Bansos Belum Disalurkan, Wagub DKI Sebut Masih Pemadanan Data

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bantuan sosial (bansos) untuk 99 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) belum disalurkan lantaran proses pemadaman data masih dilakukan.

"Iya [belum disalurkan] menunggu penyelesaian pemadanan," kata Riza kepada wartawan, Kamis (5/8).

Ia mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait data itu. Menurutnya, proses pemadanan juga data rutin dilakukan pihaknya setiap tahun.

"Selama ini tidak ada masalah, kemarin tahun lalu tidak ada masalah, kami tahun lalu sudah berkoordinasi juga dengan Kemensos tidak ada masalah terkait pendataan," katanya.

Diketahui, 99 ribu KPM bantuan sosial Covid-19 dari anggaran APBD Jakarta urung mendapatkan bantuan lantaran adanya dugaan data ganda dengan penerima Bansos Kemensos.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun bersurat ke Kemensos untuk memvalidasi data itu.

"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name by adress. Siapa saja yang menerima BST Kemensos, sehingga kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda kepada para pemilik rekening bisa segera dicairkan," kata Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lesari pada diskusi virtual, pekan lalu.

Saat dikonfirmasi, Menteri Sosial Tri Rismaharini mempersilakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika hendak berdialog terkait hal tersebut. Ia berjanji bakal membuka kesamaan data yang dimaksud.

"Saya tidak tahu persis samanya gimana. Silakan komunikasi dengan kami. Insyaallah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi," kata Risma dalam jumpa pers, Selasa (3/8).

Terpisah, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman meminta Risma segera membalas surat yang dikirimkan oleh Anies agar bansos bisa segera disalurkan.

"Menurut hemat kami harus segera diselesaikan. Data KPM perlu divalidasi, surat dari Gubernur DKI sebaiknya dibalas dengan surat resmi juga," kata dia, Kamis (5/8).

"Kami minta untuk segera pemutakhiran data bukan menjadi bahan debat di media," lanjut Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI ini.

Senada, anggota Komisi E dari Fraksi Nasdem Abdul Azis Muslim menyatakan tak ada lagi sikap saling menyalahkan terkait bansos ini.

"Masih ada data yang nyangkut 99 ribu orang, saya berharap masalah ini harus segera diselesaikan antara Pemprov DKI dan Pusat tanpa saling menyalahkan, karena kalau enggak, dampaknya kepada warga DKI," katanya.

Bantuan bagi PKL Malioboro

Presidium Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro Sujarwo menyebut 1.391 PKL dari sembilan kelompok tak berbadan hukum belum tersentuh bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurutnya, dana hibah itu hanya menjangkau kelompok pedagang yang berbadan hukum koperasi, yakni Paguyuban Tri Darma, dan Persatuan Pedagang Kakilima Yogyakarta 37 (PPKLY 37).

Infografis - Gaduh Data Bansos Anies-Risma. (Foto: CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

"Kita berharap ada terobosan, formulasi khusus supaya pedagang kaki lima barangkali yang lebih susah untuk bisa mengakses modal bergulir tanpa bunga ini tanpa harus berbadan hukum koperasi," kata Sujarwo saat dihubungi, Kamis (5/8).

Sebelumnya, Pemda DIY menggelontorkan dana hibah total senilai Rp16,45 kepada 115 koperasi yang menaungi berbagai pelaku usaha terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bantuan ini diperoleh melalui realokasi Dana Keistimewaan (Danais).

Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada sejumlah perwakilan pengurus koperasi di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (4/8).

Sujarwo berpendapat, jika memang dana hibah tersebut bersumber dari Danais, maka seluruh PKL Malioboro berkesempatan mengaksesnya meski belum berbadan hukum koperasi.