Rombak Sistem Penyaluran Bansos Agar Tak Terus 'Dipotek'

Korupsi dana bantuan sosial di era covid masih aja terus terjadi walau sifatnya kecil-kecilan. Tak tanggung-tanggung, kasus itu langsung tertangkap tangan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Sang menteri beberapa kali marah karena mendapati sejumlah oknum 'memotek' atau memotong dana bantuan sosial (bansos) untuk warga yang sedang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi covid. Bansos yang dimaksud, seperti bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) atau kartu sembako.

Pemotongan bansos salah satunya terjadi di Tangerang. Risma bahkan mendapat fakta yang memotek bansos  adalah pendamping resmi dari Kementerian Sosial.

Pemotongan bansos itu disampaikan salah satu warga penerima bansos yang mengaku pernah dimintai Rp50 ribu oleh oknum pendamping demi mendapatkan BST dari Kementerian Sosial.

Karena itu, ia meminta masyarakat membuka siapa oknum pendamping sosial nakal itu.

"Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, jangan takut, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti," ungkap Risma kepada penerima Bansos di Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu (28/7) lalu.

Selain itu, Risma juga menemukan terdapat nilai bahan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan atau standar dalam penyaluran kartu sembako, yakni kurang dari Rp200 ribu.

Menurut Risma, oknum pendamping menyimpan kartu ATM dan pin ATM penerima bantuan kartu sembako. Padahal, kartu ATM dan pin ATM seharusnya hanya diketahui oleh pemilik atau penerima bantuan.

Kartu ATM tersebut diperlukan untuk membeli sembako di e-warong atau distributor yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Kejadian serupa juga ditemui Risma di Depok, Jawa Barat. Seorang warga melaporkan dugaan pemotongan jatah bansos senilai Rp50 ribu dari total yang seharusnya ia terima, yakni Rp600 ribu.

RT/RW setempat berdalih pemotongan dilakukan setelah ada kesepakatan demi memperbaiki ambulans dan penyediaan kain kafan gratis.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan berkaca dari maraknya kasus pemotekan bansos itu, pemerintah perlu merombak skema penyaluran bantuan.

Jika banyak pendamping yang memotong jatah bansos warga, maka pemerintah harus lebih memikirkan biaya distribusi penyaluran bansos.

"Ini yang terjadi masih di Tangerang, Depok, belum jauh-jauh dari DKI Jakarta. Apalagi yang jauh-jauh. Ini biaya distribusi harus betul-betul mewakili biaya transportasi yang dibutuhkan," ungkap Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Jika biaya distribusi cukup, honor untuk pendamping cukup, maka potensi pemotongan bansos bisa diminimalisir.

Namun, pengawasan juga harus dilakukan lebih ketat. Jangan lupa, pemerintah juga harus menindak oknum yang memotong bansos sampai ke meja hijau.

"Kalau pemotongan terjadi karena ingin korupsi atau untuk keuntungan pribadi ya itu harus dipidanakan," imbuh Faisal.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah harus membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat mengadu jika ada penyelewengan dalam penyaluran bansos di lapangan. Ia juga meminta pemerintah responsif dalam menjawab aduan masyarakat soal pemotekan dana bansos.

"Bukan hanya menyediakan tempat pengaduan saja, tapi direspons dengan baik dan benar," kata Faisal.

Dalam banyak kasus, masyarakat seringkali malas melaporkan penyelewengan bansos di lapangan karena tak ada respons dari pemerintah. Dengan begitu, masyarakat merasa buang-buang waktu.

"Jadi perlu dievaluasi. Banyak pengaduan tidak efektif, masyarakat dirugikan. Mereka mengadu tapi tidak ada tindak lanjut," ucap Faisal.