Blok Rokan Dikelola RI Lagi usai 3 Tahun Tantangan Amien Rais

CNN Indonesia | Selasa, 10/08/2021 02:21 WIB
Politikus Amien Rais pernah menantang Jokowi untuk mengambill alih pengelolaan blok minyak Rokan pada 2018, Pemerintah kemudian menjawabnya tiga tahun kemudian. Politkus Amien Rais (tengah) pernah menantang pemerintah untuk mengambil alih Blok Rokan. (Foto: Muchlis - Biro Pers)
Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus oposisi Amien Rais pernah menantang Presiden Jokowi untuk mengambill alih pengelolaan blok minyak Rokan pada 2018. Tiga tahun kemudian, tantangan tersebut terjawab, kini Blok Rokan dikelola sepenuhnya oleh Pertamina.

PT Pertamina Hulu Rokan resmi menjadi perusahaan pengelola lapangan minyak bumi di Blok Rokan, Provinsi Riau mulai Senin (9/8).

Pada 2018, Amien Rais, saat masih menjabat Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), pernah menantang keberanian pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Blok Rokan.


Amien mengingatkan Pemerintah agar menaati Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/PUU-X/2012 tentang Lima Aspek Penguasaan Negara, bahwa pengelolaan Wilayah Kerja (WK) migas harus berada di tangan pemerintah melalui BUMN.

"Kalau Blok Rokan kembali ke Indonesia, itu berarti pasal 33 UUD 1945 sudah terpenuhi. Apalagi kalau Blok Rokan menjadi semacam contoh yang bagus, blok-blok lain termasuk Freeport, tambang minyak dan mineral juga bisa kembali," kata Amien di kompleks parlemen, Senin (30/7/2018).

Pengembalian pengelolaan Blok Rokan, menurut Amien, merupakan sebuah aksi patriotik yang membela bangsa.

"Kalau betul Blok Rokan bisa kembali ke ibu pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani enggak Pak Jokowi? Kalau berani, luar biasa. Kalau enggak berani, ya apa boleh buat," kata Amien, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Syura Partai Ummat.

Tak lama dari pernyataan Amien, 2018, Pertamina dinyatakan sebagai pemenang kontrak Blok Rokan setelah kontrak Chevron habis. Namun itu baru berlaku pada 2021.

Infografis 10 Provinsi dengan Izin Tambang Ilegal TerbesarInfografis 10 Provinsi dengan Izin Tambang Ilegal Terbesar. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 1923 K/10/MEM/2018 tertanggal 6 Agustus 2018.

Pertamina melalui afiliasinya Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai pengelola Rokan setelah 8 Agustus 2021 dengan kepemilikan hak partisipasi (participating interest/PI) 100 persen, termasuk 10 persen yang akan ditawarkan ke BUMD.

Kontrak kerja sama Rokan ditandatangani PHR dan SKK Migas pada 9 Mei 2019 dengan menggunakan skema gross split yang berlaku efektif sejak 9 Agustus 2021 selama 20 tahun.

Usai memastikan kontrak di Blok Rokan itu, Presiden Jokowi menepis antek asing terkait dengan pengelolaan tambang.

"Antek asing? Bagaimana antek asing? Blok Mahakam dulu dimiliki Jepang, sekarang 100 persen kami berikan ke Pertamina. Blok Rokan juga dulu dikelola Amerika sekarang diambil Pertamina 100 persen," kata Jokowi di Gedung Tegar Beriman, Bogor, Rabu (8/8/2018).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu, Arcandra Tahar, mengaku pengambilalihan Blok Rokan tidak terkait dengan tantangan Amien Rais.

"Due process (penilaian) sudah lama. Kami lihat bagaimana Chevron untuk program ke depannya. Proposalnya seperti apa, mulai dari pengembangan reserovoir (waduk) ke depan, program eksplorasi ke depan, program eksplorasi di luar blok itu," ujar dia, Rabu (1/8/2018).

Kini, operasional wilayah kerja Blok Rokan itu beralih dari sebelumnya dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PHR yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) terhitung sejak pukul 00.01 WIB 9 Agustus 2021 dan berlaku selama 20 tahun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa alih kelola Blok Rokan ini menjadi sejarah bagi industri hulu minyak dan gas di Indonesia.

"Setelah Caltex dan kemudian PT CPI mengelola Rokan selama 80 tahun maka pengelolaan salah satu WK terbesar di Indonesia ini selanjutnya diserahkan kepada BUMN, Pertamina melalui PHR," ujar Arifin, Minggu (8/8) malam.

Senada, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan kembalinya Blok Rokan ke RI setelah hampir seabad lamanya ladang minyak di Provinsi Riau ini dikuasai perusahaan asing digunakan demi kesejahteraan rakyat.

"Kembalinya Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi ini harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh sebesar-besarnya rakyat Indonesia," kata Puan di dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8).

"Ini semua demi kemandirian dan kedaulatan energi nasional," lanjut dia.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan pihaknya berkomitmen menjalankan amanah tersebut demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia mengingat Blok Rokan berkontribusi 24 persen bagi produksi minyak dan gas nasional.

"Tak hanya itu, Pertamina juga memiliki amanah lain untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai produksi minyak mentah 1 juta barel per hari tahun 2030," ujar Nicke.

(mts/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK