Difabel Disebut Lebih Butuh Bansos Tunai, Data Dikeluhkan

Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) tunai dalam bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dari kalangan difabel diklaim berkurang.

Bansos PKH ini salah satunya menyasar kelompok disabilitas berat seperti tunarungu dan wicara, tunanetra, penyandang disabilitas intelektual atau mental.

Dalam bansos PKH, setiap bulannya mereka mendapatkan Rp200 ribu yang dicairkan setiap 3 bulan sekali.

"Padahal uang Rp600 ribu itu bagi mereka sangat berharga," ujar Spesialis Kebijakan Perlindungan Sosial dari LSM Mahkota, Sinta Satriana, Jumat (13/8).

Meski begitu, dia tak mengungkap angka pasti soal jumlah difabel yang tak lagi mendapat bansos tunai.

Dia menilai beberapa bantuan sosial yang digulirkan dalam rangka penanggulangan Covid-19 berbentuk sembako atau paket makanan. Padahal tidak semua penyandang disabilitas memerlukan bantuan makanan.

"Di masa pandemi bantuan tunai lebih berdampak daripada bantuan barang ke penyandang disabilitas. Bantuan tunai juga lebih cocok karena bisa digunakan sesuai kebutuhan mereka yang berbeda-beda," lanjutnya.

Pihaknya juga merekomendasikan agar Kemensos bisa lebih melihat situasi di lapangan agar penyaluran bansos untuk penyandang disabilitas bisa sesuai kriteria dan tepat sasaran.

"Untuk itu kami rekomendasikan diubah kembali [data penerima bansos PKH], dan pemerintah agar membuat strategi perlindungan sosial yang lebih mudah aksesnya untuk penyandang disabilitas," ujar dia.

Berdasarkan survei pihaknya bersama kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia melalui program Kompak, kalangan difabel sangat terdampak pandemi.

Survei itu dilakukan secara daring mencakup 32 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 1.683 responden pada April 2021.

Hasil survei menunjukkan 81 persen penyandang disabilitas melaporkan penurunan pendapatan sejak April 2020. Sebanyak 69 persen di antaranya menjadi miskin atau semakin miskin karena penghasilannya menurun.

Terpisah, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendorong penguatan program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dalam memberikan pelayanan sosial agar masyarakat tak menghadapi birokrasi rumit dalam hal bantuan sosial.

"Masyarakat miskin tidak diping-pong ke banyak gedung. Cukup ke satu titik Puskesos dan selama memenuhi syarat maka bisa mendapatkan berbagai layanan," jelas dia, lewat keterangan tertulisnya, Kamis (12/8).

Puskesos merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 untuk mempermudah masyarakat miskin mengakses berbagai layanan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program Sembako.

Pada 2020, Puskesos, yang merupakan hasil kerjasama Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) serta Kementerian Dalam Negeri, telah tersebar di 155 kabupaten/kota dan 7.474 desa/kelurahan.