Nestapa Masyarakat Adat di Balik Jubah Badui Presiden Jokowi

AMAN juga menyoroti janji Jokowi untuk membentuk Satgas Masyarakat Adat dan UU Masyarakat Adat yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, kata dia, hal tersebut penting untuk mengatasi permasalahan perampasan wilayah adat yang masih kerap terjadi di Indonesia.

"Janji Nawacita belum terpenuhi satu pun. Malah yang disahkan adalah revisi Undang-undang Minerba dan Omnibus Cilaka (Undang-undang Cipta Kerja)," ucap Rukka.

Satgas Adat, kata dia, perlu dibentuk untuk memetakan kewilayahan secara pasti agar tak terjadi penyerobotan lahan adat di daerah-daerah. Menurutnya, selama ini permasalahan tersebut hanya dianggap oleh pemerintah sebagai konflik antara swasta dengan masyarakat adat.

Dengan melihat sebagai konflik, penyelesaiannya pun harus melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Padahal, menurut Rukka, masalah mengenai lahan adat tersebut bukan sebuah konflik.

Lihat Juga : KSP Sebut Baju Adat Jokowi untuk Tepis Stigma Negatif Badui

"Ini kan bukan kontestasi, ini kan murni perampasan wilayah adat yang pertarungannya sangat tidak seimbang. Karena perusahaan itu begitu mendapat privilege dan seluruh Undang-undang itu berpihak kepada mereka," ucapnya.

"Enggak ada kami yang mau konflik. Tapi mempertahankan wilayah adat itu dianggap sebagai konflik. Akar permasalahannya karena negara ini enggak punya mekanisme untuk mengakui masyarakat adat, mengidentifikasi di mana masyarakat adat dan bersama-sama merencanakan pembangunan yang di dalamnya termasuk wilayah adat," tambahnya.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai tradisi Jokowi mengenakan pakaian adat dalam agenda-agenda resmi kenegaraan tidak akan berdampak banyak apabila tak dibarengi dengan tindakan nyata pemerintah yang pro terhadap masyarakat adat.

Menurutnya, sejauh ini, masih banyak masyarakat adat yang merasa tak mendapat bantuan dari pemerintah, terutama dalam kasus sengketa tanah. Ujang mendorong negara hadir membela masyarakat adat.

Lihat Juga : Megawati Sebut Sumbar Sudah Berbeda, Kenang Momen Perundungan

"Sementara ini yang kita nilai dan lihat, negara memang belum hadir ketika mereka (masyarakat adat) kesulitan, misalnya dalam kasus hukum," kata Ujang.

"Jadi jangan sampai sifatnya hanya simbolis semata. Ini kan simbolis nih, menggunakan pakaian adat. Nah, pemakaian yang simbolis harus direalisasikan dengan makna-makna yang lain," imbuhnya.

Ujang menyebut presiden tak cukup sekadar bertindak simbolis karena sebagai kepala negara, segala bentuk atribut dan tindakan Jokowi dapat dimaknai politis. Jika terjebak pada aksi simbolis semata, Jokowi rentan mendapat stigma yang negatif.

"Akan digoreng-goreng oleh lawan politiknya. Kalau Pak Jokowi bisa memadukan antara simbol yang dikenakan dengan realita kehidupan masyarakat adat, baru di situ ada esensinya," jelas dia.