AHY Bahas Kemunduran Demokrasi, Kritik Pasukan Buzzer

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung geliat pasukan pendengung (buzzer) di dunia maya. Terutama saat para buzzer menyangkal penilaian sejumlah lembaga dunia soal kemunduran demokrasi di Indonesia.

Dia menyampaikan kemajuan teknologi informasi seharusnya diiringi dengan kehati-hatian dan rasa tanggung jawab semua pihak. Namun, ia melihat ada sekelompok orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan perbuatan yang merugikan.

"Kenyataannya, justru sekarang ada profesi baru, yaitu pasukan buzzer yang memang pekerjaannya memproduksi dan menyebar fitnah dan kebohongan, termasuk menghabisi karakter seseorang atau sesuatu kelompok yang dianggap berbeda sikap dan pandang," kata AHY saat menyampaikan pidato kebangsaan pada peringatan 50 tahun Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di kanal YouTube CSIS Indonesia, Senin (23/8).

AHY menyebut fenomena buzzer sebagai bagian dari post-truth politics. Ia menyebut politik ini mengorkestrasi fitnah, hoaks, dan pembunuhan karakter secara membabi buta.

Dia menyebut post-truth politics membuat hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian, dan berbagai disinformasi menjadi norma baru dalam kehidupan. Ia menilai kondisi saat ini mengerikan.

"Mengerikan ketika mengetahui bahwa hari ini sangat mudah bagi siapapun jadi korban fitnah tanpa daya untuk mengklarifikasinya," ucapnya.

Menurut AHY, media massa bisa jadi kunci melawan post-truth politics. Dia mengatakan media massa, sebagai salah satu pilar demokrasi, harus bekerja keras untuk menjernihkan informasi di tengah masyarakat.

"Dalam situasi seperti ini, kehadiran pers yang independen dan kredibel sangat dinantikan untuk menjadi referensi objektif bagi masyarakat di tengah-tengah tsunami informasi dan disinformasi di dunia maya," ujarnya.

Keberadaan buzzer dalam politik Indonesia telah jadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, beberapa pihak yang menyampaikan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sering kali diserang buzzer di dunia maya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Afinawati menilai ada pembungkaman kritik lewat cara-cara baru. Menurutnya, ada serangan dari pasukan siber kepada pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.

"Apa itu? Kalahnya pandangan ahli para ahli oleh netizen. Kalahnya riset serius oleh netizen bahkan dan bahkan bisa dikeroyok oleh mob di internet yang sebagiannya malah bukan manusia sungguhan, melainkan bot," kata Asfinawati dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8).

Penelitian berjudul 'The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation' yang digarap oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard dari Universitas Oxford mengungkap keberadaan buzzer dalam dunia politik Indonesia.

Samantha dan Philip menyebut buzzer di Indonesia menggunakan disinformasi dan memanipulasi media untuk menyesatkan pihak yang menjadi target. Buzzer di Indonesia bergerak dalam kelompok kecil, beroperasi di dalam negeri, dan menerima bayaran Rp1 juta-Rp50 juta.