PPKM Ibarat Obat Sementara yang Belum Mujarab

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Di Jawa-Bali, PPKM diperpanjang hingga 30 Agustus 2021, sementara luar Jawa-Bali diperpanjang hingga 6 September.

Perpanjangan PPKM merupakan yang ke sekian kali dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai covid sejak pandemi covid melanda Indonesia, Maret 2020. Istilahnya pun bergant-ganti,mulai dari PSBB, PPKM, PPKM transisi, PPKM terbatas Jawa Bali, sampai PPKM berlevel.

Pada PPKM kali ini, pemerintah menurunkan level beberapa daerah dari 4 menjadi 3. Di Jawa Bali, terdapat 16 kabupaten/kota yang diturunkan levelnya. Sementara itu, di luar Jawa Bali terdapat 11 kabupaten/kota. Beberapa aktivitas diperbolehkan, seperti sekolah tatap muka, ibadah dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan boleh makan di tempat.

Pemerintah mengklaim, penurunan level dan keputusan-keputusan di dalamnya sejalan dengan kondisi pandemi di Indonesia yang kian membaik. Kasus positif, kematian sampai tingkat keterisian rumah sakit berkurang.

Namun, sejumlah ahli berpendapat PPKM hanyalah obat sementara dan belum mujarab 100 persen untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Penyebabnya, dosis 'obat PPKM' tidak diberikan secara penuh, masih banyak kelemahan PPKM di Indonesia.

"PPKM iya bisa menghindarkan kita dari skenario terburuk. Tapi saat ini masih pada tahap memperlambat penyebaran tapi belum efektif dalam penyebaran transmisi. Karena apa? Karena 3T nya yang lemah sekali. 3T stagnan," ucap Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/8).

Dicky mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak jumawa dengan pencapaian-pencapaian selama PPKM. Ia menyebut, jalan masih panjang. Peningkatan kasus masih berpotensi melonjak meski Indonesia terus memperpanjang PPKM.

Lihat Juga : Jakarta PPKM Level 3, DKI Belum Putuskan Buka Sekolah

Menurut Dicky, penerapan strategi esensial untuk menanggulangi pandemi justru jalan di tempat. Strategi yang dimaksud Dicky yaitu testing, tracing, treatment atau 3T.

Dari sejak awal pandemi, Dicky melihat 3T masih rendah, terutama testing. Ia menyebut testing di Indonesia jauh dari target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).Jika mengacu pada rekomendasi WHO, maka jumlah orang yang seharusnya dites 1:1.000 penduduk yang diperiksa per pekan.

Bahkan, kata Dicky, jumlah testing per hari di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan sendiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, yakni 400 ribu tes per hari.

"Mau PPKM level berapa pun, selama 3T nya lemah, kita tidak akan bisa secara tuntas efektif menghentikan penyebaran ini," imbuhnya.

Data Covid-19 selama PPKM

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, jumlah tes pada kemarin, Senin (23/8) saja hanya mencapai 74.324 orang. Sehari sebelumnya, Minggu (22/8) mencapai 85.216 orang. Sabtu (21/8) mencapai 116.306 orang.

Selain itu, Dicky mengatakan, hal lain yang dilupakan oleh pemerintah adalah varian Delta yang masih berseliweran di masyarakat. Varian tersebut masuk ke dalam salah satu mutasi virus Covid-19 yang berbahaya.

"Suatu hal yang harus dipahami adalah gelombang Delta ini belum selesai ya. Masa krisis masih terjadi. Kalau kita berbicara Delta, maka berbicara kematian," ucapnya.

Sebaran varianDeltaB1617.2 di Indonesia meningkat sebanyak 1,9 kali lipat dalam kurun lima hari. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes Kemenkes) mencatat, terkini sudah ada 1.823 varian Delta yang sebarannya telah meluas hingga ke 31 provinsi di Indonesia. Data tersebut mengacu pada laporan Kemenkes per 21 Agustus 2021.

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane juga menyoroti beberapa hal selama PPKM berlangsung, salah satunya tracing. 

Masdalina menilai praktik telusur kontak (tracing) harus masih ada yang bolong, terutama terkait pengawasan. Ia menjelaskan, kegiatan tracing itu tidak terhenti pada melakukan tes kontak terkait, tetapi juga pada isolasi dan pengawasannya.

"Selama isolasi dan karantina, apa yang di monitor? status kesehatannya. Supaya tidak terjadi perburukan. kalau perburukan dorong ke RS," kata dia."Yang jadi persoalan kan mati di rumah. Kriteria yang isoman di rumah itu gejala ringan dan OTG. Kalau dia mati kan ada sesuatu masalah."

Berdasarkan data LaporCovid-19, data kematian di luar RS tercatat 1.283 kasus. Data itu dihimpun dari Pemda, organisasi profesi kesehatan dan komunitas yang dimutakhirkan per 7 Agustus 2021.Selain itu, ia juga menyebut masih banyak pasien yang isoman tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Banyak yang membebaskan diri sebelum 14 hari berakhir.

Lihat Juga : Mendagri Tito Karnavian Terbitkan Tiga Instruksi soal PPKM

Permasalahan data yang tidak sinkron belum juga selesai. Padahal, kata Masdalina, permasalah itu sudah berlangsung sejak awal pandemi.

Masdalina memberi contoh kasus terbaru yaitu terkait beda pemberian zonasi di DKI Jakarta. Satgas menyebut Jakarta sudah keluar dari zona merah. Sekarang zonanya orenye, kecuali Kepulauan Seribu, kuning.Sementara itu, Pemerintah DKI menyebut semua wilayahnya sudah zona hijau.

"Pertanyaannya kondisi sekarang apa?" ucap Masdalina.

"Dia (pemerintah pusat) bisa misleading, salah ambil keputusan kebijakan. Salah interpretasi," tambahnya.

Lihat Juga : Beda Aturan PPKM Level 3 dan PPKM Level 4

Analis Data Lapor Covid-19, Said Fariz Hibban menilai sebaiknya zonasi atau level tidak digunakan dalam penerapan PPKM. Sebab, ukurannya bias dan bisa disalahartikan oleh masyarakat.

Ia menyebut, dalam penentuan zonasi dan level pasti ada skala untuk mengukurnya. Ia mengibaratkan level 1 atau zona hijau berkala 0-20. Lalu, zona oranye atau level 2 skalanya 21- 49. Level 3 atau zona kuning semisal 50-74 dan level 4 atau zona merah 75-100.

"Kalau turun level karena skalanya turun dari74 sama 75 hampir gak ada bedanya kan?" ujarnya.

"Oke, saya paham pada akhirnya mengarah ke menekankan status kebahayaan.Tetapi dalam kondisi seperti ini hampir gak berlaku lagi hal-hal seperti itu. Pilihannya cuman ada dua: waspada atau tidak. Kondisi kayak gini mau pilih-pilih bahaya, bagaimana cara mengontrol bahaya sedang atau tidak?" tandasnya.

Lihat Juga : PPKM Level 3-4 Jawa Bali, Rumah Ibadah Boleh Buka 50 Persen