Pemerintah Akan Bangun Rumah Sakit Jiwa di 7 Provinsi

Pemerintah akan membangun rumah sakit jiwa (RSJ) di tujuh provinsi. Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

RSJ akan dibangun di provinsi Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Gorontalo.

"Presiden telah memerintahkan agar segera didirikan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mereka yang mengalami gangguan jiwa ini," kata Muhadjir dalam rapat koordinasi pembangunan RSJ, Selasa (24/8) sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenko PMK.

Muhadjir menjelaskan, di beberapa daerah dari tujuh provinsi tersebut memang sudah terdapat layanan kesehatan kejiwaan. Namun, layanan itu hanya terdapat di rumah sakit swasta maupun RSUD.

Hingga saat ini, tujuh wilayah tersebut belum memiliki fasilitas RSJ formal yang dikelola pemerintah.

"Beliau (Jokowi) meminta saya melakukan koordinasi dan diupayakan supaya bisa direalisasikan," jelas Muhadjir.

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah kementerian dan pemerintah daerah terkait, Muhadjir mendapatkan laporan bahwa di beberapa wilayah sudah terdapat fasilitas kesehatan RSJ. Namun, RSJ tersebut belum bisa dikatakan layak. RSJ ini antara lain terdapat di Banten dan Sulawesi Tenggara.

Selain itu, beberapa pimpinan daerah juga melaporkan bahwa mereka telah menyediakan lahan atau gedung yang bisa difungsikan sebagai RSJ.

Lebih lanjut, Muhadjir menyebut bahwa target dan pembangunan RSJ akan dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah. Anggaran pembangunan RSJ akan disiapkan dari Kementerian Kesehatan. Sementara, pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Untuk pemerintah daerah dimohon untuk proaktif dalam kaitannya dengan masalah penganggaran ini," tutur Muhadjir.

Pada kesempatan tersebut, Muhadjir juga meminta agar sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi tenaga kesehatan di RSJ yang akan dibangun.

Tenaga kesehatan ini antara lain seperti perawat, dokter spesialis kesehatan jiwa, dan psikiater.

"Kalau perlu SDM-nya harus betul-betul siap kemudian gedungnya baru ada. Itu lebih bagus," ujar Muhadjir.

Muhadjir juga menyebut pemerintah pusat akan membantu menyediakan SDM RSJ. Hal ini dilakukan dengan skema pemagangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"Mungkin kita akan bikin model pemagangan di RSJ yang bagus, sehingga nanti mereka bisa membawa pengalamannya untuk mengelola RSJ yang baru," tutur Muhadjir.