Menyorot Kerja DPR: Surut Legislasi, Banjir Kontroversi

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus mendapatkan sorotan. Lembaga yang diketuai Puan Maharani tersebut dinilai hanya menghasilkan produk legislasi sedikit tetapi mengeluarkan program yang kontroversial yang banyak.

Terbaru, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mengalokasikan anggaran Rp2 miliar dari APBN untuk pengadaan multivitamin. Setjen DPR RI juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,4 miliar dari APBN untuk pengadaan perangkat penunjang kesehatan yang tidak diketahui bentuknya.

Sebelumnya, program DPR yang menjadi kontroversi di publik ialah terkait pemberian fasilitas hotel bintang 3 bagi anggota dewan serta staf yang positif terinfeksi Covid. Belum lama itu, DPR mengeluarkan program pelat nomor khusus kendaraan bagi anggota dewan. Program itu dinilai kontroversi karena menunjukkan anggota dewan bersikap eksklusif.

Terkait dengan kinerja, selama dua tahun, DPR periode 2019-2024 baru mengesahkan empat dari 248 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Lihat Juga : Tes SKD CPNS Mulai Hari Ini, Peserta Covid Bisa Jadwal Ulang

Mengutip situs resmi DPR, RUU yang sudah tuntas itu adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, serta RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyatakan berbagai program kontroversial memperlihatkan bahwa DPR tidak sensitif dengan kondisi publik dan lebih mementingkan kepentingan sendiri. Menurutnya, pengadaan multivitamin yang dilakukan oleh DPR seharusnya diberikan kepada rakyat.

"Ini menunjukkan tidak sensitif terhadap kondisi sosiologis masyarakat. Program tersebut mengada-ada dan sesungguhnya tidak penting bagi mereka anggota dewan itu. Semestinya di tengah kinerja mereka yang melempem, anggaran-anggaran itu seharusnya untuk rakyat. Kalau pun dibelikan vitamin, seharusnya untuk rakyat," kata Ujang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/9).

Dia menjelaskan, sikap tidak sensitif DPR dalam membuat program ini merupakan akibat kewenangan besar yang dimiliki. Fenomena ini mengonfirmasi kebenaran dari teori power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely and absolute power tends to corrupt absolutely.

"Kekuasaan cenderung disalahgunakan. Kekuasaan yang berlebihan penyalahgunaan kekuasaannya akan sesukanya," ucap Ujang.

Lihat Juga : 2.800 Personel TNI-Polri Amankan Kunjungan Jokowi ke Lampung

Sulit Dipahami

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan bahwa program pengadaan multivitamin sebesar Rp2 miliar sulit dipahami dari sisi urgensi.

Menurutnya, tak masuk akal Setjen DPR menyediakan multivitamin yang seragam bagi semua anggota DPR karena multivitamin sangat tergantung dengan kecocokan tubuh seseorang.

"Bagaimana sih mengukur efektivitas penggunaannya nanti? Bagaimana Sekjen mengontrol semua anggota mengonsumsi multivitamin yang disediakan?" ujar Lucius.

Lucius juga mengatakan, ketersediaan uang tunjangan yang sudah memadai, mestinya anggota DPR mampu mencari pelayanan kesehatan yang memadai.

Lihat Juga : Kemenkes Prediksi DIY Pekan Depan Level 3, Bali Belum

Berangkat dari itu, Lucius menduga multivitamin yang menyedot anggaran luar biasa besar tak akan cukup bermanfaat untuk anggota yang sudah punya pilihan sendiri bagi penunjang kesehatan.

"Jadi pengadaan multivitamin ini terlihat hanya sekadar proyek lagi. Di tengah masa pandemi ini kecenderungan Setjen DPR untuk membuat pengadaan barang dan jasa semakin tinggi dengan mendandani anggota DPR melalui fasilitas-fasilitas istimewa," ujar dia.

"Semakin banyak fasilitas, kinerja semakin jeblok. Saya kira ini upaya pemburu proyek yang memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari keuntungan," ujarnya menegaskan.