Anggaran Senang-senang Pegawai Kota Makassar Dipotong Rp670 M

Wali Kota Makassar Mohommad Ramdhan 'Danny' Pomanto memangkas dana Rp670 miliar yang dia sebut sebagai anggaran senang-senang pegawai Pemkot. Anggaran tersebut dianggap sebagai pemborosan di masa pandemi Covid-19.

Dia menyebutkan anggaran itu berasal dari dana Bahan Bakar Minyak (BBM), gaji pegawai kontrak, anggaran surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan biaya pembelian alat tulis kantor (ATK).

Lihat Juga : Polda Aceh Selidiki Dana Hibah Corona Rp15 Miliar ke Ormas

"Komposisi saya ubah saya memotong belanja bahan bakar itu Rp100 miliar, biaya untuk pemborosan kontrak, saya memotong Rp100 miliar SPPD, beberapa jadi ada Rp70 miliar dari kontrak, Rp100 miliar itu dana pembelian ATK saya potong semua. Kira-kira ada Rp670 miliar saya potong," kata Danny, Jumat (10/9).

Dia menjelaskan, komposisi yang diubah adalah pergantian pegawai menjadi 31 persen dari semula 70 persen. Sementara barang dan jasa awalnya 41 persen menjadi 29 persen. Selain itu untuk belanja modal pemotongan ditambah 29,7 persen dari semula hanya 15 persen.

Menurut Danny, anggaran tersebut selama ini sangat tidak efektif untuk pembangunan di Kota Makassar.

"(Anggaran) itu (alihkan) ke modal. Tidak ada sumbangan apa-apa, ini cuman kasih habis uang saja untuk pegawai untuk mohon maaf untuk senang-senang," kata Danny.

"Masa kerjanya pemerintah kota hanya makan-makan terus. Masa kerjanya pemerintah kota hanya jalan jalan terus, kelihatan di situ. Saya coba hitung masa kerjanya jalan terus bikin habis uang, masa lebih banyak makan-makan sama perjalanan," ujarnya.

Lihat Juga : Nadiem Renovasi Ruang Kerja hingga Privat, Anggaran Rp6,5 M

"Saya potong semua, harus kerja, termasuk TPP. TPP kinerja menurun apa gunanya TPP. Jadi saya cut TPP juga, saya ada hemat 70 miliar, kemudian saya bikin dia modelnya kompetisi kinerja, jadi ada nanti pegawai terbaik 10 terbaik bulan ini dan ada SKPD terbaik itu dapat tambahan (anggaran)," sambungnya.

Danny pun heran dengan jumlah pengawai kontrak yang ada di lingkup Pemerintahan Kota Makassar. Jumlahnya sekitar 8.200 pegawai yang terdaftar, namun ada 11 ribu pegawai yang dibayarkan untuk gaji mereka.

"Jadi saya mau klarifikasi ini. Jadi saya akan tes semua dulu supaya tahu orangnya. Kalau 11 ribu ini saya tanya, mereka dapat gaji berapa, katanya ada yang dapat Rp1,5 juta, nanti kita kasih gaji Rp2,5 juta saja dikali 11 ribu. Jadi saya potong sekitar Rp300 miliar tadinya Rp500 miliar.

Menurutnya, banyak anggaran terkait ini yang tidak efektif. Namun Danny menyatakan tidak ada pengurangan tenaga kotrak. Dia mengklaim hanya merevitalisasi tenaga kotrak dan memangkas pemborosan anggaran tenaga kontrak.

Rencananya, kata Danny, anggaran yang dipotong sebesar Rp670 miliar itu akan dialihkan untuk modal belanja dan membangkitkan kembali roda perekonomian di Kota Makassar di masa pandemi Covid-19.

"Anggaran yang dirancang di APBD itu bukan kita yang rancang. Saya temukan Rp670 miliar itu sehingga saya potong semua," katanya.

Dia akan mengalokasi anggaran untuk modal perbaikan jalan agar dapat membangkitkan ekonomi. Danny juga menyatakan akan membangun birokrasi yang transparan dan meminta masyarakat ikut mengawasinya.

Lihat Juga : DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020

Infografis - 5 Daerah dengan Serapan Anggaran Covid-19 Terendah dan Tertinggi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)