Sejak memasuki September, Risma memang diketahui keliling beberapa daerah untuk melakukan monitoring dan pemantauan penyaluran bansos. Pada beberapa waktu, Risma terlihat emosi karena mengetahui banyak bansos tak tersalur hingga rekening penerima terblokir.
Mensos Risma mengunjungi Aceh dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan sosial usaha ekonomi mikro Karang Taruna dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). Risma sekaligus memberikan bantuan wirausaha pada warga dengan besaran berbeda-beda.
Pada 8 September lalu, Risma mengunjungi Balai Ciungwanara di Cibinong, Jawa Barat untuk membagikan langsung bantuan untuk penyandang disabilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Risma diketahui mengunjungi Pacitan, Jawa Timur sejak Sabtu (11/9). Dalam kunjungan tersebut, Risma dikabarkan menyaksikan simulasi evakuasi masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
Risma mengunjungi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Risma memastikan akan membangun fasilitas umum untuk masyarakat setempat.
Mensos juga menyerahkan bantuan senilai Rp1,5 miliar untuk membantu produktivitas warga setempat.
Terbaru, Risma mengunjungi Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk mengevaluasi dan melakukan monitoring penyaluran bansos.
Dalam kunjungan tersebut, Risma mengaku masih menemukan masalah serupa penyaluran bansos di daerah lainnya yakni berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum diberikan ke penerima bansos, kendala geografis dalam penyaluran bansos, hingga rekening terblokir.
Risma juga sekaligus meresmikan Sentra Kreasi ATENSI di Balai Budi Luhur, Banjarbaru. Sentra yang digunakan sebagai tempat usaha ini dinilai dapat membantu usaha warga marjinal yang ada di balai naungan Kemensos.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Trubus Rahadiansyah menilai Risma tak perlu turun langsung ke daerah untuk melakukan pemantauan dan monitoring program-program di Kemensos.
Khusus untuk Bansos, Risma diminta melakukan penguatan koordinasi pusat-daerah. Sementara untuk monitoring di daerah ini bisa diserahkan pada staf di Kementerian Sosial serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Menurut saya sih Mensos enggak perlu turun langsung. Bisa dikerahkan dirjen dan pemda, atau meminta pelibatan aktif Dukcapil untuk perekaman data," kata Trubus.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade,juga turut berkomentar soal aksi Risma terjun ke lapangan sambil marah-marah ketika mengetahui ada rekening bansos terblokir.
Ia menilai aksi Risma tersebut sebagai politik pencitraan ala film drama Korea (drakor). Andre menduga langkah tersebut dilakukan Risma untuk menunjukkan sikap seolah-olah membela rakyat. Padahal, ia kembali berkata, langkah yang dilakukan Risma tersebut hanya sebatas politik pencitraan drakor.
"Seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank untuk bela rakyat, padahal kementeriannya kirim surat suruh bank ini ngeblokir. Itu namanya pencitraan drama Korea," katanya.