DPR Diminta Desak Jokowi Sikapi Pemecatan Pegawai KPK

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak DPR agar tidak diam merespons sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang belum menyikapi hasil rekomendasi sejumlah lembaga terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

Dorongan Pukat UGM terutama dilayangkan kepada partai oposisi yang hingga kini terus bergeming melihat polemik TWK. Padahal, Komnas HAM dan dan DPR jelas-jelas telah menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.

Peneliti Pukat, Zaenur Rohman mendesak DPR agar Jokowi segera menjalankan rekomendasi Ombudsman. Menurut dia, DPR tak bisa diam sebab menjalankan rekomendasi tersebut adalah kewajiban Presiden.

"Saya mendesak DPR untuk meminta kepada presiden melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Saya juga berharap juga oposisi mengambil peran," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/9).

Lihat Juga : Kecamuk Emosi di Balik Grup WhatsApp 57 Pegawai KPK

Zaenur pun mengkritik sikap DPR yang selama ini sama sekali tak melakukan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan TWK yang kini berbuntut pada pemberhentian 56 pegawai per 30 September mendatang.

Padahal, kata dia, fungsi itu sebetulnya bisa dilakukan DPR sejak awal TWK dilakukan Maret 2021 lalu. DPR, kata dia, bahkan bisa melaksanakan pengajuan hak angket.

"DPR punya kewenangan untuk mengeluarkan. DPR bisa melakukan pengawasan dengan seluruh pengawasan yang dimiliki DPR sampai kepada angket," kata dia.

Kritik Zaenur lebih lanjut juga ditujukan untuk dua partai oposisi, PKS dan Demokrat di parlemen saat ini. Dia menilai oposisi sama sekali tak memiliki daya untuk menjalankan fungsinya mengawasi pemerintah dan koalisi.

Lihat Juga : ANALISIS Hak Angket DPR, Kuncian Terakhir di Jalan Buntu Polemik KPK

Dalam soal TWK, Zaenur curiga, PKS dan Demokrat diam karena keduanya merupakan partai yang pernah berurusan dengan komisi antirasuah.

"Saya juga melihat kecil kemungkinannya untuk oposisi untuk mengajukan angket karena kita tahu oposisi sisa Demokrat sama PKS, itu juga mantan pasien. Susah untuk mengarahkan mereka. Ketuk Demokrat, Presiden PKS itu kan mantan pasien KPK. Susah berharap kepada mereka," katanya.

Ombudsman dan Komnas HAM diketahui telah menyerahkan rekomendasi terkait temuan pelanggaran dalam TWK. Namun, hingga saat ini Jokowi selaku presiden belum menunjukkan tanda-tanda ambil sikap terhadap dua rekomendasi tersebut.