Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Djakarta Pemilih PPP (SOMAD PPP) membantah bahwa Abraham Lunggana alias Haji Lulung telah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta.
Koordinator SOMAD PPP, Rahmat Hidayat menyebut pengakuan Lulung sebagai ketua DPW PPP DKI usai keluar dari PAN tidak benar. Menurut dia, Lulung tak pernah mengikuti Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai forum penunjukan ketua.
"Dia memang nggak ikut muswil. Karena, muswil DKI Jakarta 27 Mei, kita tahu sama-sama, pengunduran diri Lulung dari keanggotaan PAN per tanggal 1 September," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rahmat berujar, hasil Muswil yang digelar pada 27 Mei telah menetapkan tim formatur yang mengangkat Syaiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta. Syaiful akan menjadi Ketua DPW DKI untuk periode 2021-2026 sesuai Berita Acara Rapat Nomor 001/BA/Formatur/PPP-DKI/VI/2021.
Menurut dia, berita acara Rapat tersebut telah ditandatangani oleh 4 Anggota Formatur dan telah mencapai quorum untuk menentukan sebuah penetapan.
"Bahwa penunjukan H. Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta telah merusak nilai-nilai demokrasi yang selama ini telah dibangun oleh PPP," kata Rahmat.
Rahmat mengaku bukan kader PPP DKI Jakarta. Saat ditanya posisinya dalam partai, dia mengaku bahwa SOMAD PPP dibentuk oleh salah satu kader PPP DKI. Namun, ia enggan menyebutkan nama anggota partai yang dimaksud.
Sepekan usai menyatakan mundur dari PAN dan kembali ke PPP, Lulung menyatakan dirinya telah menjadi menjadi Ketua DPW PPP DKI. Dia bilang telah mengantongi Surat Keputusan dari DPP PPP terkait pengangkatannya tersebut.
"Iya betul [jabat Ketua DPW PPP Jakarta], dari 6 September lalu," kata Lulung kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).
Lihat Juga : |
PPP sendiri belum bersuara terkait posisi Lulung di PPP DKI. Sekjen PPP Arwani Thomafi sebelumnya hanya memberikan ucapan selamat datang kepada Lulung usai kembali ke PPP. Terkait posisinya sebagai Ketua DPW PPP Jakarta, ia enggan menjelaskan lebih lanjut.
"Nanti ada keterangan khusus yang disampaikan oleh Ketum," kata Arwani.
(thr/wis)