Picu Konflik, Posisi Lulung di PPP Digugat ke Mahkamah Partai

Abdul Rohman, PPP di kader Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta versi Syaiful Rahmat Dasuki melayangkan gugatan ke Mahkamah Partai atas pengangkatan Abraham Lunggana alias Haji Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI.

Lewat kuasa hukumnya, Syaiful meminta Mahkamah Partai mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan Lulung sebagai Ketua DPW.

Lihat Juga : Posisi Lulung Ketua DPW PPP DKI Tuai Protes Simpatisan

"Adapun objek permohonannya itu kita menuntut pembatalan SK yang menetapkan Haji Lulung sebagai ketua harian DPW PPP," kata tim kuasa hukum Syaiful, Abdul Rohman kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/9).

Abdul menilai pengangkatan Lulung sebagai Ketua DPW tidak melalui mekanisme yang benar seperti yang diatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Menurut dia, Lulung tak memenuhi syarat untuk jadi ketua sebab dia bukan kader PPP saat dipilih.

Selain itu, Abdul mengaku keberatan sebab pengangkatan Lulung sebagai Ketua DPW tidak melalui Musyawarah Wilayah (Musywil) PPP yang digelar pada 27 Mei lalu.

Terlebih, hasil Musywil tersebut, telah menetapkan kliennya, Syaiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

"Jadi yang dipilih dalam Musywil oleh formatur adalah Pak Syaiful Dasuki, klien kami. Nah, kemudian oleh DPP yang dikeluarkan SK adalah Pak Haji Lulung. Itu yang kita gugat. Jadi pembatalan SK pengurus harian DPW harian PPP," katanya.

Lihat Juga : Posisi Lulung Ketua DPW PPP DKI Tuai Protes Simpatisan

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Djakarta Pemilih PPP (SOMAD PPP) sebelumnya juga menolak klaim Lulung sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta.

Koordinator SOMAD PPP, Rahmat Hidayat menyebut pengakuan Lulung sebagai ketua DPW PPP DKI usai keluar dari PAN tidak benar. Menurut dia, Lulung tak pernah mengikuti Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai forum penunjukan ketua.

"Dia memang nggak ikut muswil. Karena, muswil DKI Jakarta 27 Mei, kita tahu sama-sama, pengunduran diri Lulung dari keanggotaan PAN per tanggal 1 September," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/9).

Lulung diketahui menyatakan dirinya telah menjadi Ketua DPW PPP DKI tak lama usai keluar dari PAN. Dia mengatakan pengangkatan tersebut telah berdasarkan SK dari DPP PPP.

Lihat Juga : Lulung Kritik Keras Amendemen: Untuk Rakyat Atau Oligarki?

"Iya betul [jabat Ketua DPW PPP Jakarta], dari 6 September lalu," kata Lulung kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).

Sementara itu, DPP PPP hingga kini belum angkat suara terkait gugatan dan penolakan sejumlah kader dan simpatisan terkait pengangkatan Lulung sebagai Ketua. CNNIndonesia.com, telah menghubungi Sekjen PPP, Arwani Thomafi namun tak mendapat respons.