Veronica Koman dan Usman Hamid soal Luhut: Data Lawan Data

Dua aktivis hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman dan Usman Hamid mengkritik langkah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan selaku pejabat negara yang memilih melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke polisi soal dugaan bisnis tambang di Papua.

Veronica Koman yang juga sebelumnya dikenal sebagai advokat pembela masyarakat Papua lewat kicauan di Twitternya menantang Luhut untuk menjawab dengan data soal bisnis tambang dibandingkan pidana.

"Ada yang lebih penting dari ego seorang pejabat publik: buka data konsesi di Blok Wabu. Lawan data dengan data," kata Vero dalam cuitannya @veronicakoman, Rabu (22/9). Cuitan itu sudah mendapatkan izin kutip darinya.

Lebih lanjut, Vero menilai apa yang disampaikan Haris dan Fatia mempunyai basis data yang jelas: mengacu pada hasil riset. Sehingga, Luhut hanya perlu membuktikan dengan data juga.

Lihat Juga : Polisi Pelajari Laporan Luhut soal Haris Azhar

Vero menilai, tindakan Luhut justru menambah kecurigaan publik. Selain itu, Vero juga meyakini membuka data seharusnya mudah untuk Luhut. Ia menyebut, Luhut bahkan disebut-sebut sebagai 'lord'.

"Khususnya ke Luhut. Pak Luhut dikenal sebagai Lord Luhut, saya yakin mudah sekali bagi Pak Luhut untuk cari dan buka data Blok Wabu. Tapi malah kriminalisasi pembela HAM. Apa yang disembunyikan?" kata Vero kepada CNNIndonesia.com, Rabu.

Vero juga meyakini, jika Luhut bisa membuktikan dirinya tidak terlibat dalam bisnis itu dengan data, maka Haris dan Fatia akan bersedia meminta maaf.

"Kalau LBP memang tidak punya hubungan apa-apa dengan Blok Wabu, ya tinggal buka aja toh datanya. Karena kita semua juga menantikan data itu. Saya yakin Haris dan Fatia akan bersedia minta maaf bila ternyata hasil riset masyarakat sipil tersebut salah," jelasnya.

[Gambas:Twitter]

Lihat Juga : Luhut Polisikan Haris Azhar: Tidak Ada Kebebasan Absolut

Sementara itu Usman Hamid mengatakan jalan yang dipilih Luhut hanya akan memperburuk citra pemerintah dan mengurangi partisipasi masyarakat.

Usman yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia itu mengatakan langkah Luhut itu bukan tidak mungkin berisiko membuat masyarakat akan semakin takut untuk menyatakan pendapat. Apalagi, sambungnya, jika pendapat tersebut ditujukan kepada para pejabat publik.

"Pelaporan ini kembali menunjukkan kecenderungan pejabat pemerintah untuk menjawab kritik dengan ancaman pidana," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/9).

Ia pun menyinggung hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2020 lalu di mana mayoritas masyarakat atau sekitar 79,6 persen responden mengaku semakin takut untuk menyatakan pendapat.

Lebih jauh, ia menilai langkah ini juga bertolak belakang dengan pernyataan yang acap kali disampaikan pejabat pemerintah termasuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang komitmen mereka atas kebebasan berpendapat.

Kalaupun memang ada yang keliru dalam temuan investigasi tersebut, menurutnya Luhut cukup mengkoreksi temuan tersebut berdasarkan data kementerian yang dipimpinnya. Serupa Vero, Usman juga menilai seharusnya tidak sulit bagi kementerian tersebut untuk membuka data tentang perusahaan mana saja yang berinvestasi di Blok Wabu.

"Dengan kekuasaan yang dia miliki, Luhut tidak seharusnya mengancam aktivis seperti Haris dan Fatia dengan pidana," ujar mantan Koordinator KontraS tersebut.

Lihat Juga : Kuasa Hukum Haris Azhar Kritik Luhut Tempuh Langkah Hukum

Sebelumnya, Luhut resmi melaporkan aktivis Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut merupakan buntut unggahan konten video YouTube Haris Azhar. Dalam video itu, purnawirawan jenderal TNI itu dituding bermain dalam bisnis tambang di Papua.

Luhut pun menuntut Haris Azhar dan Fathia atas pencemaran nama baik karena menyebarkan berita bohong, dan gugatan Rp100 miliar. Soal pelaporan ke polisi itu, saat di Mapolda Metro Jaya pada Rabu siang ini, Luhut mengatakan, "Saya ingatkan tidak ada kebebasan absolut, semua kebebasan bertanggung jawab jadi saya punya hak untuk bela hak asasi saya."