Vaksinasi di Papua Barat, Banyak Siswa OAP Menolak Divaksin

Banyak pelajar yang merupakan orang asli Papua (OAP) masih menolak divaksin Covid-19 sejauh ini di wilayah Papua Barat. Dari berbagai gelaran vaksinasi merdeka belajar, dominan pelajar non-Ppua yang mengikuti vaksinasi, salah satunya seperti yang terjadi di SMKN 2 Manokwari.

Kepala SMKN 2 Manokwari, Regina Wutoy mengatakan, ada sebanyak 1.000 siswa di Sekolah yang dia pimpin. Dari jumlah itu, sekira 800 orang merupakan anak asli Papua.

"Merekalah yang rata rata menolak vaksin. Ada yang katanya takut suntik, ada juga yang mengaku tidak diijinkan orang tua. Dari gelaran vaksinasi ke tiga Rabu kemarin, hanya 189 siswa yang divaksin, di lokasi vaksinasi lain, saya pantau hanya 17 siswa kami yang ikut vaksin," ujar Regina, Kamis (23/9).

Padahal vaksinasi kata dia, menjadi syarat agar pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Informasi mengenai hal itu juga sudah disampaikan kepada orang tua siswa. Terlebih bagi SMK kelas 11 yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

"Solusinya kita harus duduk bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, siswa, komite dan Satgas Covid-19 untuk membicarakan hal ini. Agar ada keterbukaan alasan orang tua tidak mengijinkan anak mengikuti vaksinasi dan bagaimana solusinya," ungkapnya.

Lihat Juga : PGI Usul ke Jokowi Vaksinator di Papua Non-TNI dan Polri

Sebab konsekuensinya, PKL bagi siswa yang belum divaksin akan ditunda. Itu artinya, kata Regina, siswa tersebut belum bisa diluluskan dari lembaga pendidikan.

Terpisah, Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Arius Mofu mengatakan penolakan bukan saja terjadi di SMKN 2 tetapi hampir di semua sekolah tingkat yang sama di wilayah provinsi itu.

"Jadi yang menolak itu bukan siswanya, tapi orang tua dari siswa tersebut," ungkapnya.

Dia mengungkap, vaksinasi bagi pelajar sudah diatur pemerintah. Alhasil, sebagai warga negara yang baik, anjuran itu harus dijalankan.

Namun jika pada akhirnya target yang dianjurkan belum tercapai, pembelajaran tatap muka harus ditunda. Kecuali, sambung Arius, bagi mereka yang akan mengikuti PKL.

"Kalau negara mengatur tidak boleh tatap muka karena belum di vaksin ya tidak masalah, kan ada sistem belajar daring, yang penting semuanya terprogram," jelasnya

Kendati demikian, untuk PKL kata dia wajib dilakukan secara tatap muka. Sebab, praktek secara online tidak mungkin bisa dilakukan.

"PKL nanti harus diatur tatap muka dan pengaturannya oleh pihak sekolah," tambahnya.

Lihat Juga : Jokowi Numpang Perahu Nelayan Demi Sapa Warga di Cilacap