Kapolri: Jokowi Setuju 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri

CNN Indonesia | Selasa, 28/09/2021 20:28 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat restu dari Jokowi untuk merekrut Novel Baswedan dan para pegawai KPK yang tak lolos TWK. Presiden Jokowi saat melantik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Presiden, Jakarta. (Foto: Lukas - Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk merekrut Novel Baswedan dan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Listyo mengatakan awalnya ia mengajukan usul perekrutan kepada Jokowi. Kemudian, usul itu direspons positif oleh Jokowi via surat resmi.

"Tanggal 27, kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden, melalui Mensesneg, secara tertulis. Prinsipnya, beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," kaya Listyo dalam rekaman konferensi pers di Papua yang diterima CNNIndonesia.com dari Divisi Humas Polri, Selasa (29/9).


Listyo belum bisa menyampaikan detail perekrutan Novel dkk. Polri masih berdiskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai hal itu.

Mantan Kepala Bareskrim Polri itu berkata kemampuan para mantan pegawai KPK dibutuhkan kepolisian. Ia ingin mengembangkan kemampuan Polri dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan, untuk memperkuat organisasi Polri," ujarnya.

Sebelumnya, KPK memecat 57 orang pegawai yang tidak lolos TWK. Novel Baswedan dkk. akan berhenti dari KPK terhitung 1 Oktober 2021.

Polemik TWK KPK menyita perhatian publik selama beberapa bulan ke belakang. KPK yang dipimpin Firli Bajuri bersikukuh mencopot para pegawai yang tidak lolos TWK meski sudah mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi.

Infografis Pelanggaran HAM Tes Wawasan Kebangsaan KPKInfografis Pelanggaran HAM Tes Wawasan Kebangsaan KPK. (CNN Indonesia/Fajrian)
(dhf/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK