PON Diminta Tak Jadi Cara Instan Bereskan 7 Masalah di Papua
Pemerintah diminta tak menjadikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX sebagai cara instan untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua yang kompleks. Pendekatan kesejahteraan dan penarikan militer pun didorong.
Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rozy Brilian mengatakan setidaknya ada tujuh problematika utama di Bumi Cendrawasih.
Ini terdiri dari hak atas kesehatan, meluasnya pendekatan sekuritisasi atau keamanan di Papua; langgengnya diskriminasi dan stigmatisasi, persoalan tenaga kerja; kerusakan ekologis; masalah anggaran yang tak transparan dan kerawanan penyelewengan; serta rekam jejak kegiatan besar.
"Perhelatan akbar tersebut bukan jalan keluar yang instan untuk menyelesaikan rangkaian ketidakadilan bagi Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP)," ucapnya, dalam konferensi pers, Rabu (29/9).
Rozy menggarisbawahi masalah kesehatan di sana terutama soal potensi peningkatan status kedaruratan kesehatan akibat gelaran olahraga itu. KontraS pun meminta peningkatan anggaran kesehatan hingga perluasan vaksinasi Covid-19.
"Mengingat capaian vaksinasi disana masih rendah, dan beberapa daerah penyelenggara PON sebelumnya sempat berada di zona merah Covid-19," jelas Rozy.
Selain itu, ia meminta PON tak jadi legitimasi penambahan aparat keamanan di Papua. Selama ini, katanya, pendekatan berbasis keamanan (security approach) terbukti tak berhasil menyelesaikan berbagai masalah.
Menurutnya, Pemerintah harus memakai pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat setempat. "Pemerintah bisa memulai dengan menarik pasukan dan berhenti melakukan penerjunan aparat secara masif menuju Papua," ujarnya.
Rozy tidak menampik penyelenggaraan PON XX di Papua akan membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya terhadap sektor perekonomian warga. Hanya saja, kata dia, masalah sistemik di Papua tak bisa ditutupi begitu saja dengan gelaran olahraga multicabang itu.
"Harus diingat bahwa PON Papua tak dapat dijadikan sebagai dalih untuk meminggirkan masalah struktural dan sistemik yang ada," jelasnya
"Papua sebenarnya memiliki kerentanan stabilitas regional dari berbagai sisi, baik itu ekonomi, sosial, keamanan, dan politik," lanjut dia.
Sebelumnya, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut pemerintah telah melakukan beberapa pendekatan untuk membangun dan mengurangi kekerasan di Papua. Salah satunya, pendekatan keamanan yang dibarengi dengan pembangunan.
"Dan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dilakukan shifting dari keamanan ke kesejahteraan, ini dengan pertimbangan bahwa kedekatan kesejahteraan lebih efektif mempercepat pembangunan di tanah Papua," kata dia, dalam sebuah diskusi daring, Kamis (6/5).
Jokowi, kata Dani, panggilan akrabnya, telah berulang kali menyampaikan keinginannya membangun Papua dengan paradigma baru dan semangat baru.
Masalah pembangunan ini, lanjutnya, memang terkait dengan kasus kekerasan. Berdasarkan data KSP, tingkat kekerasan di Papua berbanding lurus dengan rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah terkait.
"Bukan kebetulan kabupaten/kota yang memiliki tingkat IPM yang rendah juga memiliki tingkat kekerasan yang tinggi," kata Jaleswari.
Halaman berikutnya...