Kritik Booster Berbayar, Capaian Vaksin Gotong Royong Rendah

Inisiator KawalCovid-19 Elina Ciptadi mengkritik rencana pemerintah menerapkan skema booster vaksin Covid-19 berbayar pada 2022. Rencana ini diprediksi tidak bakal meningkatkan capaian vaksinasi di Indonesia.

Elina menjelaskan, hal itu bisa terlihat dari hasil program vaksin Gotong Royong oleh perusahaan. Melalui program tersebut, baru sekitar 1,1 juta (6,7 persen) orang mendapat suntik vaksin pertama dan sekitar 811 ribu (5 persen) mendapat suntik vaksin kedua.

Lihat Juga : Survei: Vaksin Nusantara Lebih Populer Ketimbang Merah Putih

Padahal program vaksin Gotong Royong sudah berlaku sejak awal Mei 2021.

"Vaksin GR saja sampai sekarang baru menjangkau 1,9 juta dosis, jadi kalau kita lihat percepatan, asumsi bahwa vaksin GR mempercepat vaksinasi dari datanya saja sudah bisa dipatahkan, apalagi kalau vaksin berbayar nanti," kata Elina dalam webinar, Rabu (29/9).

Dia juga menyinggung soal vaksin GR yang hanya terfokus di kota-kota besar yang secara stok dan logistik tidak mengalami percepatan. Padahal menurutnya, pemerintah semestinya melakukan percepatan vaksinasi di desa-desa dan daerah di luar Jawa yang capaian vaksinnya masih rendah.

Elina khawatir kondisi serupa bakal terjadi pada skema booster vaksin Covid-19 berbayar sehingga tujuan mencapai kekebalan kelompok justru tak tercapai.

"Sekarang tantangannya bukan lagi Jakarta, sementara vaksin berbayar selama ini hanya fokus di kota-kota besar di Jawa," ucap Elina.

Lihat Juga : Koalisi: Ada Non-nakes Ditawari Booster Vaksin oleh Pejabat

Selain Elina, Ahli Biologi Molekuler sekaligus peneliti vaksin, Ines Atmosukarto juga menyinggung rencana booster vaksin Covid-19 berbayar. Menurutnya terlalu dini merencanakan vaksin berbayar ketika capaian vaksinasi masih rendah.

Ines mengatakan rencana pemberian booster berbayar idealnya baru direncanakan setelah capaian vaksin di Indonesia baik dosis pertama atau dosis dua sudah melebihi 70 persen. Sementara diketahui capaian vaksinasi dosis pertama baru 43,3 persen, dan 24,3 untuk dosis dua.

"Kalau cakupannya sudah di atas minimal 70 persen barulah kita membahas booster mau berbayar atau tidak, yang jelas bagi saya booster ini seharusnya masih menjadi kewajiban negara untuk masyarakat rentan, tidak diperjualbelikan," kata dia.

Sebelumnya pemerintah menyatakan sedang menyiapkan skema booster vaksin Covid-19 berbayar untuk 2022.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menyebut skema pemberian booster berbayar ini diambil lantaran pemerintah tak sanggup menanggung biaya vaksinasi seperti pada biaya pemberian dosis satu dan dua.

Lihat Juga : Menkes Harap Vaksin Bisa Dibeli seperti Obat di Apotek

Infografis Daftar Vaksin Covid Dapat Izin BPOM RI di Indonesia. (CNN Indonesia/Basith Subastian)