Cerita 8 Jam Bersama Pegawai KPK, Melawan sampai Penghabisan

Peristiwa itu setidaknya memakan waktu sekitar 20 menit sebelum datang salah seorang petugas akhirnya memberi izin pengambilan dokumentasi. Satu per satu surat dimasukkan ke dalam kotak bertuliskan 'Surat Presiden RI'.

Pesan umum yang ada di setiap surat adalah permintaan pembatalan pemecatan 57 pegawai KPK yang disebut tidak lolos asesmen TWK. Sementara satu pesan lainnya meminta Presiden Jokowi memperhatikan hidup rakyat terutama di masa pandemi Covid-19.

"Kami hidup di masa pandemi sudah sangat sulit, Pak, masa maling yang malah didukung dengan pelemahan KPK," tulis seorang warga bernama Seva dalam sebuah surat.

Proses administrasi mengirim ribuan surat dan petisi ke Presiden Jokowi menghabiskan waktu sekitar 45 menit.

Para pegawai KPK nonaktif dan elemen masyarakat sipil itu kemudian bergegas ke kantor darurat pemberantasan korupsi yang berada tepat di depan Gedung Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kantor darurat ini bukan tandingan KPK, melainkan simbol dan semangat masyarakat agar pemberantasan korupsi terus ada meskipun KPK terus dilemahkan.

Puput, Rieswin, Beny, dan Tata tidak pernah absen sejak kantor darurat pemberantasan korupsi dibuka pada Jumat, 17 September 2021.

Sejak menerima Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang penonaktifan pegawai tak lulus TWK, keempat orang tersebut mempunyai tugas untuk melakukan kampanye mengenai permasalahan alih status pegawai KPK menjadi ASN ke sejumlah elemen masyarakat.

"Sejak SK 652, kami sudah berkeliling bersama dengan kawan-kawan masyarakat sipil untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada masyarakat. Kami ke Karawang menemui buruh, kami ke teman-teman jurnalis, terakhir kami ke Bandung menemui buruh-buruh perempuan dan kawan-kawan Kamisan Bandung," tutur Beny.

Dari serangkaian agenda kampanye tersebut, masyarakat memberikan respons yang luar biasa. Dia spesifik menyoroti dukungan masyarakat di Bandung yang menurutnya membangkitkan semangat pegawai KPK nonaktif untuk melawan ketidakadilan.

"Dukungan masyarakat atas kantor darurat pemberantasan korupsi dan pemecatan kami membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu logis dan jernih dalam berpikir. Rakyat mampu membedakan benar dan salah," ucap Beny.

Orasi, aksi teatrikal, hingga pertunjukan musik mengisi agenda kantor pemberantasan darurat sore itu. Perlawanan terus digaungkan meski Presiden Jokowi belum menyampaikan sikap secara resmi terkait polemik peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Agenda itu berakhir tepat pada pukul 17.30 WIB.

Pemecatan dan angin segar yang dilontarkan oleh Kapolri tak lantas membuat mereka berhenti berjuang merebut haknya yang telah dirampas melalui asesmen TWK yang sarat dengan masalah.

"Inisiatif pengangkatan sebagai ASN di instansi selain KPK tidak menggugurkan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang TWK yang bermasalah," demikian sikap resmi 57 pegawai KPK yang disingkirkan tersebut.

"Sehingga, kami berharap pelanggaran HAM dan cacat prosedur yang terjadi dalam pelaksanaan TWK tetap harus ditindaklanjuti."