Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali mengadakan aksi mendukung 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat dengan dalih tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Setelah awal pekan ini mereka berunjuk rasa di depan markas KPK, kini sejumlah elemen BEM SI menggelar aksi simbolik mimbar bebas dan bakar lilin di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (30/9). Diketahui, pada hari ini 57 pegawai KPK tak lolos TWK itu akhirnya resmi 'ditendang' dari lembaga antirasuah tersebut.
Koordinator Pusat Terpilih BEM SI Kaharuddin mengungkapkan aksi simbolik yang digelar dari Kamis sore itu diikuti jumlah peserta tidak lebih dari 30 orang. Namun, pengawalan aparat justru lebih banyak dari jumlah mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka berlebihan aja penjagaannya, kami cuma 20-30 orang enggak sampai, mereka pengawalannya lebih. Kira-kira 1:3 lah," tutur Kahar.
Menurutnya, jumlah aparat kepolisian yang melimpah tersebut terdiri dari polisi berseragam maupun tidak.
"Ada yang bawa pistol gas airmata malah," tambah Kahar.
Ia menambahkan setelah mimbar bebas di Rawamangun, aksi bakar lilin akan dilanjutkan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Aksi BEM SI yang mulanya direncanakan di gedung Merah Putih KPK harua bergeser karena penjagaan aparat kepolisian di gedung tersebut juga lebih ketat.
"Enggak memungkinkan di gedung KPK karena udah dijaga 1000 aparat, ada videonya tersebar itu," ujar Kahar.
"Tadi mereka yang ingin membubarkan kami itu alasannya kemacetan, jadi kami di pinggir akhirnya," tutupnya.
![]() |
Diketahui gabungan perwakilan BEM SI yang terlibat dalam mimbar bebas itu terdiri dari sejumlah universitas seperti UNJ, Universitas Riau, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), dan beberapa lainnya.
Aksi ini merupakan aksi lanjutan yang diadakan BEM SI dan GASAK pada Senin (27/9) lalu di Gedung Merah Putih KPK. Pada aksi tersebut, massa saling dorong dengan polisi karena polisi memblokade jalan masuk ke halaman gedung yang menjadi markas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Bukan hanya di Jakarta, aksi mahasiswa serupa pun terjadi di Padang (Sumatera Barat), dan Semarang (Jawa Tengah). Mereka mengkritisi langkah Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden yang diam saja menanggapi pemecatan 57 pegawai KPK.
Padahal Jokowi sudah dikirim rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman mengenai adanya pelanggaran hak asasi serta malaadminstrasi dalam proses alih status yang diatur lewat UU KPK tersebut.