Amarah Risma, Antara Drama, dan Solusi Permasalahan

Kultur drama dari Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma dipandang bukan solusi bagi masalah rumit di kementeriannya, terutama soal bantuan sosial (bansos), sekaligus tak mengerek elektabilitas meski menaikkan popularitasnya.

Lanjutan drama terbaru Risma antara lain kemarahannya kepada seorang pendamping bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo lantaran tak terima disebut mencoret data penerima bansos dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Sambil menodongkan pena ke arah pegawai tersebut, Risma berseru, "tak tembak kamu, ya!".

Risma juga sempat menyapu kompleks makam Syekh Burhanuddin di Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (2/10), usai insiden pohon tumbang, di depan para pejabat daerah.

"Beliaunya (Syekh) juga marah," kata dia, terkait insiden yang memakan korban jiwa itu.

Selain itu, masih banyak rekam jejak drama Risma sebelumnya, yang didominasi oleh aksi marah-marah.

Terkait insiden di Gorontalo, Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat mengaku Risma sudah meminta maaf soal insiden di Gorontalo. Ia juga mengaku suasana rapat sangat melelahkan karena ada banyak aspek yang dibahas.

"Iya wajar lah komunikasi seperti itu, itu namanya komunikasi publik, kan ibu sangat terbuka. Jadi miss komunikasi karena waktu Ibu [Risma] memimpin rapat itu kan sangat ketat, banyak aspek yang dibahas," tuturnya.

Risma sendiri mengakui dirinya memang terkadang galak dan suka marah-marah jika ada pekerjaan yang belum terselesaikan.

"Saya orangnya sangat detail, kadang-kadang galak, kalau ada yang kurang saya marah, tapi kalau saya marah jangan takut, setelah itu selesai, kok," kata Risma usai Sertijab di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).

Pengamat Politik Hendri Satrio menilai cara kepemimpinan Risma tak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia. Tujuh presiden yang sudah memimpin Indonesia pun, kata dia, tak ada satu pun yang mempopulerkan gaya kepemimpinan yang emosional.

"Kalau dicek apakah gaya marah-marah itu sesuai dengan Indonesia, dari tujuh presiden yang kita punya enggak ada yang punya gaya seperti itu. Ya artinya bisa didefinisikan sendiri," sindir Hendri.

Diketahui, seluruh Presiden di Indonesia memiliki karakter yang cenderung kalem, terlepas dari kebijakan beberapa di antaranya yang dekat dengan pelanggaran HAM. Presiden pertama RI Sukarno pun hanya meledak-ledak saat berorasi namun tetap terarah. 

Secara teoritis, lanjut Hendri, gaya kepimpinan yang masih tren di Indonesia adalah gaya walk the talk.

Infografis - Gaduh Data Bansos Anies-Risma. (Foto: CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Gaya kepemimpinan yang dianggap cocok dengan kultur masyarakat Indonesia ini mengharuskan pemimpin mencontohkan cara kerja yang baik dan merangkul bawahannya agar bisa mencapai tujuan bersama.

"Sementara gaya kepemimpinan Risma enggak seperti itu," ucap Hendri.

"Jadi ya kalau muncul persepsi Risma ini seperti main drama, iya kita bisa mundur ke belakang, mungkin masih ingat ketika dia tiba-tiba sujud di kaki dokter, menurut saya ini yang berlebihan gayanya seperti di drama," lanjut dia, yang juga pendiri lembaga survei KedaiKopi ini.

Dalam beberapa survei, kata Hendri, elektabilitas Risma terus menurun meski beberapa kali viral akibat marah-marah. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Risma mungkin meningkatkan popularitas, namun bukan tingkat keterpilihan atau elektabilitasnya.

Dalam survei SSC pada April, nama Risma menduduki tempat kedua di bawah Prabowo, sebagai Capres favorit milenal. Sementara pada survei KedaiKOpi pada kurun waktu yang sama, nama Tri Rismaharini tak masuk dalam bursa capres 2024 berdasarkan pemilih umum.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Suko Widodo menilai ini terkait potensi penolakan dari warga terhadap sosok yang gemar marah-marah.

"Dalam komunikasi politik, [yang dilakukan Risma] ini kan mencari dukungan, mencari simpati," kata dia, Selasa (30/6).

"Dua kemungkinan, orang bisa simpati, bisa antipati. Yang pendukungnya akan push bela mati-matian, yang anti akan sebaliknya," lanjutnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Terlepas dari itu, Suko menyebut memang tugas rumit yang membebani Risma bisa memicu kemarahannya. Namun, kata dia, seorang pemimpin mestinya memiliki kematangan psikologis bagaimanapun besarnya tekanan terhadapnya.

"Seorang pemimpin harusnya berada pada kematangan psikologi, kematangan komunikasi," ujarnya.

"Risma mungkin sedang mengalami kelelahan, karena tekanan sana-sini, maka sampai segitunya. Caranya, Risma ya harus membagi beban, jangan menanggung beban sendiri. Jangan merasa bersalah, jangan merasa menanggung sendiri," tutur Suko.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai marah-marah Risma tak akan membantu memecahkan segudang masalah di Kementerian Sosial, dan malah menimbulkan masalah baru.

Lihat Juga : Risma Emosional, Pengamat Singgung soal Kematangan Psikologi

"Marah-marah itu bukan solusi. Karut-marut soal PKH (Program Keluarga Harapan), dan permasalahan data itu tak mungkin bisa beres dengan marah-marah. Justru itu tanda tak mampu bekerja dengan baik," kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/10).

Ujang menilai tak etis seorang pemimpin memarahi pegawai di depan orang banyak dan tidak menunjukkan sikap pemimpin yang mengayomi pegawainya.

"Itu mungkin gayanya Risma, yang sesungguhnya tak bagus dan tak etis. Karena apa yang dilakukan Risma itu sudah terlewat batas dan menunjuk-nunjuk seseorang itu bisa berarti merendahkan di depan umum," tutur Ujang.

Hendri menimpali wajar jika seorang pemimpin memarahi bawahannya ketika melakukan pekerjaan yang keliru. Namun, itu tak mestinya dipertontonkan di hadapan umum.

Lihat Juga : Risma Sempat Sapu Kompleks Makam Pariaman, Sebut Syekh Marah

Walhasil, asumsi publik soal drama Risma ini bisa merugikan Risma dan juga jajaran Kementerian Sosial.

Untuk menghindari hal itu, Hendri menyarankan tim hubungan masyarakat (humas) Kemensos segera memberikan penjelasan dan duduk perkara segera setelah insiden marah-marah sang menteri, bukan malah menyembunyikannya dari media massa.

"Ada kelemahan di bagian tim komunikasi bu Risma di Kemensos, seharusnya langsung memberikan klarifikasi supaya publik tahu duduk masalahnya, supaya tidak berasumsi macam-macam," kata Hendri.

Dua PR Risma

Hendri juga mengingatkan dua tugas besar Risma di Kemensos belum memperlihatkan hasil. Yakni, memperbaiki citra Kemensos dan PDIP usai eks menteri yang juga kader Banteng Juliari Batubara terjerat kasus korupsi bansos.

Infografis Daftar Bansos di 2021. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

"Sebelumnya [PDIP] ngaku wong cilik, terus kemudian korupsi juga. Sekarang kelihatan enggak hasil [kerja Risma]-nya? Menurut saya sih belum," ucap dia.

Tugas Risma di Kemensos juga dinilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Misalnya, pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ujang menyebut perbaikan DTKS tidak selesai dengan marah-marah di setiap daerah. Menurutnya, perlu koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan pemda untuk sinkronisasi data.

Sementara, ada gap antara daerah-pusat saat Risma hampir satu tahun menduduki kursi Mensos.

Lihat Juga : Gubernur Gorontalo Soal Risma Marah: Contoh yang Tidak Baik

"Saya tidak tahu apakah bu Risma akan membawa perubahan baik atau tidak di Kementeriannya, biar rakyat yang menilai," kata Ujang.

"Tapi yang jelas dari kinerjanya selama ini, masih banyak yang belum dibenahi, masih belum kelihatan hasilnya," tuturnya.