Amarah Risma, Antara Drama, dan Solusi Permasalahan

Terlepas dari itu, Suko menyebut memang tugas rumit yang membebani Risma bisa memicu kemarahannya. Namun, kata dia, seorang pemimpin mestinya memiliki kematangan psikologis bagaimanapun besarnya tekanan terhadapnya.

"Seorang pemimpin harusnya berada pada kematangan psikologi, kematangan komunikasi," ujarnya.

"Risma mungkin sedang mengalami kelelahan, karena tekanan sana-sini, maka sampai segitunya. Caranya, Risma ya harus membagi beban, jangan menanggung beban sendiri. Jangan merasa bersalah, jangan merasa menanggung sendiri," tutur Suko.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai marah-marah Risma tak akan membantu memecahkan segudang masalah di Kementerian Sosial, dan malah menimbulkan masalah baru.

"Marah-marah itu bukan solusi. Karut-marut soal PKH (Program Keluarga Harapan), dan permasalahan data itu tak mungkin bisa beres dengan marah-marah. Justru itu tanda tak mampu bekerja dengan baik," kata dia, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (5/10).

Ujang menilai tak etis seorang pemimpin memarahi pegawai di depan orang banyak dan tidak menunjukkan sikap pemimpin yang mengayomi pegawainya.

"Itu mungkin gayanya Risma, yang sesungguhnya tak bagus dan tak etis. Karena apa yang dilakukan Risma itu sudah terlewat batas dan menunjuk-nunjuk seseorang itu bisa berarti merendahkan di depan umum," tutur Ujang.

Hendri menimpali wajar jika seorang pemimpin memarahi bawahannya ketika melakukan pekerjaan yang keliru. Namun, itu tak mestinya dipertontonkan di hadapan umum.

Walhasil, asumsi publik soal drama Risma ini bisa merugikan Risma dan juga jajaran Kementerian Sosial.

Untuk menghindari hal itu, Hendri menyarankan tim hubungan masyarakat (humas) Kemensos segera memberikan penjelasan dan duduk perkara segera setelah insiden marah-marah sang menteri, bukan malah menyembunyikannya dari media massa.

"Ada kelemahan di bagian tim komunikasi bu Risma di Kemensos, seharusnya langsung memberikan klarifikasi supaya publik tahu duduk masalahnya, supaya tidak berasumsi macam-macam," kata Hendri.

Dua PR Risma

Hendri juga mengingatkan dua tugas besar Risma di Kemensos belum memperlihatkan hasil. Yakni, memperbaiki citra Kemensos dan PDIP usai eks menteri yang juga kader Banteng Juliari Batubara terjerat kasus korupsi bansos.

Infografis Daftar Bansos di 2021. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

"Sebelumnya [PDIP] ngaku wong cilik, terus kemudian korupsi juga. Sekarang kelihatan enggak hasil [kerja Risma]-nya? Menurut saya sih belum," ucap dia.

Tugas Risma di Kemensos juga dinilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Misalnya, pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ujang menyebut perbaikan DTKS tidak selesai dengan marah-marah di setiap daerah. Menurutnya, perlu koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan pemda untuk sinkronisasi data.

Sementara, ada gap antara daerah-pusat saat Risma hampir satu tahun menduduki kursi Mensos.

"Saya tidak tahu apakah bu Risma akan membawa perubahan baik atau tidak di Kementeriannya, biar rakyat yang menilai," kata Ujang.

"Tapi yang jelas dari kinerjanya selama ini, masih banyak yang belum dibenahi, masih belum kelihatan hasilnya," tuturnya.