Deret Fakta Temuan Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal

CNN Indonesia
Sabtu, 16 Okt 2021 13:39 WIB
Sejumlah fakta ditemukan usai polisi mulai menindak kantor operasional pinjol ilegal.
Sejumlah fakta ditemukan usai polisi mulai menindak kantor operasional pinjol ilegal. (Foto: CNN Indonesia/Eko)

Selain itu, pinjol kerap kali juga menarik data pribadi korban secara ilegal. Proses tersebut yang kemudian digunakan oleh perusahaan sebagai sarana promosi.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pun menggerebek sindikat yang bertugas sebagai desk collections atau penagih utang secara daring yang bekerja untuk sejumlah perusahaan pinjol ilegal yang berada di Indonesia.

Ada tujuh tersangka yang diamankan dari delapan lokasi di sekitaran Jakarta yang digerebek polisi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Petugas desk collections ini merupakan operator lapangan yang dipekerjakan oleh seorang warga negara asing berinisial ZJ. Mereka sebelumnya mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan sejumlah alat-alat canggih.

Salah satu di antaranya adalah alat bernama simbox. Alat tersebut berfungsi untuk memanipulasi nomor ponsel dari pengguna kepada penerima. Sehingga, perusahaan dapat melakukan sms blasting kepada korban.

Penyelidikan kepolisian ini merupakan pengembangan dari kisah seorang ibu rumah tangga berinisial WPS (38) yang nekat bunuh diri di depan rumahnya di Wonogiri, Jawa Tengah pada Sabtu (2/10) lalu karena terlilit utang pinjol.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helmy menjelaskan bahwa para tersangka ini digaji puluhan juta rupiah setiap bulannya. Mereka sebagai operator juga difasilitasi tempat tinggal sehari-hari di luar gaji.

"(Gajinya) Antara Rp15-20 juta per bulan. Untuk tempat tinggal, akomodasi disiapkan pendana tadi," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika kepada wartawan, Jumat (15/10).

Penggerebekan secara masif itu dilakukan usai Presiden Joko Widodo memberi atensi terhadap kasus pinjol. Ia bahkan meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyetop sementara (moratorium) izin bagi pinjaman online yang baru.

(mjo/fjr)


[Gambas:Video CNN]

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER