Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan sebanyak 75 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bali belum menerima bantuan sosial (bansos) karena berbagai kendala. Ia kemudian meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dengan cara dirapel.
Risma mengaku ada beberapa KPM di Bali belum menerima bantuan dalam lima bulan terakhir. Pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk mencairkan segera bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai dirapel sekaligus.
"Memang tadi ada yang lima bulan belum cair, itu yang dirapel namanya. Ada yang tiga bulan belum cair juga kan langsung diblokir [rekening], cuman kan kasihan jadi enggak boleh seperti itu," ujar Risma kepada wartawan di Seminyak, Bali, Selasa (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perhitungan akumulasi anggaran bantuan yang belum dicairkan di Bali sejak Juli-September mencapai Rp450 miliar. Angka tersebut merupakan gabungan dari dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Khusus untuk bansos BPNT, tercatat lebih dari 900 KPM belum melakukan transaksi pada Juli-September. Sementara Risma khawatir bantuan pangan tersebut akan berubah kualitasnya jika diberikan langsung selama 3 bulan.
Beberapa KPM bahkan diketahui belum menerima BPNT sejak Januari 2021 lalu.
"Saya minta Januari-Oktober harus klir. Kalau pakai sembako sekian lama ini pasti busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau diganti barang, saya mau diganti dengan uang tunai," tutur Risma.
Risma juga menyoroti kondisi perekonomian di Bali yang belum sepenuhnya pulih sehingga perlu percepatan pencairan bantuan.
Lihat Juga : |
"Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," tuturnya.
Beberapa kendala pencairan bansos yang ditemukan Mensos Risma di antaranya karena penerima belum menerima kartu keluarga sejahtera (KKS), rekening bansos yang terblokir, jarak bank yang jauh, hingga kendala transportasi.
(mln/wis)