Kadinsos Bali Bantah Risma Dana Bansos Belum Cair Rp450 M

CNN Indonesia
Kamis, 21 Okt 2021 08:41 WIB
Mensos Risma menyebut dana bansos yang belum terealisasi di Provinsi Bali senilai Rp450 miliar. Foto: ANTARA/RENO ESNIR
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra membantah pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma soal realisasi dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp450 miliar yang disebut belum dicairkan.

Dewa menyebut bansos belum cair di Provinsi Bali pada periode Juli-September 2021 senilai Rp6,5 miliar.

"Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media seolah Rp450 miliar belum cair atau belum disalurkan ke masyarakat," kata Dewa dalam keterangan resmi, Rabu (20/10).


Dia merinci besaran dana bansos yang sudah dicairkan ke penerima bantuan. Provinsi Bali mendapatkan dana bansos dari Kemensos senilai Rp474 miliar yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp214 miliar, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp259 miliar.

Menurut Dewa, dana tersebut sudah tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Januari-Juni 2021. Sementara untuk periode Juli-September 2021, masih ada sekitar 3.701 KPM belum mencairkan bansos PKH senilai Rp2,7 miliar.

Kemudian untuk bansos BPNT, ada sebanyak 19.358 KPM belum mencairkan bantuan senilai Rp3,8 miliar.

Pihaknya juga telah berupaya mempercepat realisasi pencairan bansos PKH dan BPNT dari Kemensos. Dewa mengatakan, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada bank himbara untuk melakukan percepatan pencairan bansos pada KPM.

"Bapak Gubernur juga telah meminta bupati/walikota agar membantu memfasilitasi pencairan dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos," ujar dia.


Sebelumnya Mensos Tri Rismaharini menyebut ada lebih dari 75 ribu KPM di Bali belum mencairkan bansos periode Juli-September, beberapa di antaranya juga diklaim belum mendapatkan bantuan sejak Januari 2021.

Risma menyebut dana bansos yang belum terealisasi di Pulau Dewata itu senilai Rp450 miliar. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk merapel bantuan dalam bentuk uang tunai yang diberikan langsung ke penerima.

""Memang tadi ada yang lima bulan belum cair, itu yang dirapel namanya. Ada yang tiga bulan belum cair juga kan langsung diblokir [rekening], cuman kan kasian jadi gak boleh seperti itu," ujar Risma kepada wartawan di Seminyak, Bali, Selasa (19/10).

(mln/gil)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK