BEM SI Geruduk DPRD Jawa Barat, Evaluasi 7 Tahun Jokowi

Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/10) sore.

Aksi dilakukan untuk menyuarakan ketidakpuasan mahasiswa terhadap 7 tahun kinerja pemerintah dalam dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Para mahasiswa yang melakukan aksi membawa sejumlah poster dan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah. Tak hanya itu, mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban di Jalan Diponegoro. Akibatnya, situasi arus lalu lintas terpaksa dialihkan oleh petugas.

Para mahasiswa mendesak agar pemerintah menyelesaikan 10 tuntutan. Kesepuluh tuntutan itu diminta diselesaikan dalam waktu 3x 24 jam terhitung 21 Oktober 2021.

Adapun isi 10 tuntutan itu yaitu jamin kebebasan akademik, biaya pendidikan yang berkeadilan, pendidikan aman dari kekerasan seksual, serta tegakkan marwah akademik, dan pemulihan ekonomi.

Lihat Juga : Mahasiswa Berikan Tuntutan ke Moeldoko, Tenggat Jokowi 3 Hari

Selanjutnya, mencabut UU KPK, Minerba dan Cipta Kerja, revisi UU ITE, menuntaskan pelanggaran HAM, menghentikan pembungkaman demokrasi, memenuhi hak nakes, menghentikan proyek strategis bermasalah, deklarasikan darurat iklim dan reforma agraria serta evaluasi total kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, mahasiswa juga menyinggung masalah lingkungan berupa tambang galian C yang berada di Gunung Galunggung Tasikmalaya dan Leles di Garut.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe, Daddy Rohanady, R. Teddy, dan Sadar Muslihat menemui langsung massa aksi.

Dalam audiensinya, Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi dari masa aksi dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Lihat Juga : Demo di Sejumlah Kota, Jokowi Resmikan Pabrik di Kalsel

"Aspirasinya mengenai, pencemaran lingkungan di Cirebon dan Indramayu, serta masalah pendidikan di Jawa Barat," kata Abdul.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady menyatakan pihaknya langsung menanggapi tuntutan tersebut dengan langsung berkoordinasi untuk melakukan rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar untuk membahasnya.

"Besok pagi kami minta rapat untuk mengetahui itu sebenarnya posisi nya ada di mana, baca petanya seperti apa," ucapnya.

Lihat Juga : Blokir Jalan, Demo Mahasiswa di Makassar Dibubarkan Emak-emak