Rangkuman Covid: Jokowi Minta Harga PCR Turun, Anies Digugat

Pemerintah yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 lewat tes PCR selama PPKM berlevel di Jawa-Bali menimbulkan pro kontra.

Sejumlah pihak keberatan dengan masa berlaku hasil PCR yang dibatasi hanya 2 x 24 jam, akses laboratorium daerah terbatas, hingga keberatan dengan tarif pemeriksaan menggunakan PCR.

Aturan baru ini sudah berlaku sejak kemarin. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta jajarannya untuk menurunkan harga PCR di Indonesia menjadi Rp300 ribu.

CNNIndonesia.com telah merangkum peristiwa dan informasi perihal perkembangan kasus covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir, sebagaimana berikut.

Lihat Juga : UPDATE CORONA 25 OKTOBER Positif Covid-19 Bertambah 460, Pasien Sembuh 1.236

Jokowi Minta Tarif PCR Turun Jadi Rp300 Ribu

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya menurunkan harga tes PCR menjadi Rp300 ribu. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada hari ini, Senin (25/10).

Sebelumnya, batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening covid-19 melalui tes PCR masih berada pada tarif Rp495 ribu untuk daerah di Jawa-Bali, dan Rp525 untuk daerah luar Jawa-Bali.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jokowi juga ingin melonggarkan syarat perjalanan. Menurutnya, masa berlaku tes PCR akan diperpanjang.

Lihat Juga : Penularan Rendah, Antigen Dinilai Cukup Syarat Naik Pesawat

Naik Pesawat Cukup Tes Antigen

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mempertanyakan logika pengendalian risiko pemerintah yang mulai mewajibkan penumpang pesawat untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR 2 x 24 jam. Ketetapan itu mulai resmi berlaku sejak Minggu (24/10) kemarin.

Moda transportasi udara menurutnya memiliki tingkat penularan paling rendah dibandingkan dengan moda transportasi darat dan laut. Namun pemerintah malah memberikan kebijakan wajib PCR hanya untuk calon penumpang pesawat, sementara moda transportasi selain udara diberikan opsi untuk memilih antara PCR atau rapid test antigen.

"Jadi penularan di pesawat itu paling kecil dibandingkan moda transportasi lain, dan itu sudah ada risetnya. Maka sangat tidak logis atau kurang kuat alasannya ketika diterapkan screening paling ketat," kata Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/10).

Wajib Tes PCR untuk Pesawat Terus Dievaluasi

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Alexander Kaliaga Ginting memastikan pemerintah pusat akan terus mengevaluasi kebijakan anyar yang mewajibkan penumpang pesawat untuk menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR 2 x 24 jam, yang mulai resmi berlaku sejak Minggu (24/10) kemarin.

Hal itu Alex sampaikan guna merespons penolakan sejumlah pihak yang menilai langkah pemerintah itu kurang tepat lantaran hanya menyasar transportasi udara. Sementara pada moda transportasi laut, darat, dan kereta api diberikan opsi lain yakni melakukan rapid test antigen.

"Kita tunggu dua minggu untuk dievaluasi, karena ini semua demi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Prioritas utama menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari ancaman pandemi," kata Alex melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/10).

Gubernur DKI Anies Digugat soal PPKM

Pemprov DKI siap menghadapi gugatan yang dilayangkan sekelompok warga terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal PPKM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain Anies, gugatan ke pengadilan terkait kebijakan PPKM juga turut menyeret Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito. Gugatan dilayangkan oleh sekelompok warga yang diwakili Ferry Polly. Gugatan telah teregistrasi di PTUN Jakarta pada Kamis (14/10).

"Prinsipnya kami siap menghadapi gugatan tersebut," kata Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, saat dihubungi, Senin (25/10).

Lihat Juga : Detik-detik LRT Tabrakan di Cibubur, Terdengar Dentuman Besar

Bali Klaim Terus Diawasi oleh WHO

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Badan Kesehatan Dunia (WHO) selalu memantau situasi perkembangan Covid-19 di Pulau Dewata. Hal ini karena Bali akan menggelar sederet kegiatan berskala internasional, termasuk pertemuan negara-negara G-20.

Koster mengatakan Presiden Joko Widodo juga telah mewanti-wanti agar tidak ada lonjakan kasus Covid-19 di Bali.

Capaian Dosis Vaksin RI

Kemenkes per Senin (225/10) Pukul 12.00 WIB mencatat 113.424.379 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona. Sementara itu, baru 68.264.009 orang yang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyentuh 54,46 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 32,78 persen.

Lihat Juga : Gerbong LRT Tabrakan di Jalur Layang Cibubur Ditutup Terpal

Update Covid 25 Oktober 2021

Data harian yang dirilis Satgas Covid-19 per hari ini, Senin (25/10) mencatat terdapat penambahan kasus covid-19 baru sebanyak 460 orang. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 1.236 kasus, dan 30 kasus meninggal baru.

Sehingga secara kumulatif, sebanyak 4.240.479 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dari jumlah itu sebanyak 4.083.690 orang dinyatakan pulih, 13.554 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 143.235 lainnya meninggal dunia.