300 Mahasiswa BEM SI Kerakyatan Gabung Buruh Kepung Istana

Sekitar 300 mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan diperkirakan akan turun ke jalan bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Mereka bersiap turun ke menggelar demo bertajuk evaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Aksi BEM SI Kerakyatan direncanakan akan dilakukan dari Patung Arjuna Wijaya dan longmarch ke Istana Merdeka.

"Kurang lebih 300 orang, BEM SI (kerakyatan) kita bergerak sama GEBRAK juga," tutur Koordinator Wilayah aliansi BEM SI Kerakyatan Wilayah Jabodetabek Banten, Rizky Al Farizie pada CNNIndonesia.com, Kamis (28/10).

Aliansi BEM SI Kerakyatan sendiri terdiri dari BEM Esa Unggul, BEM UI, BEM UNTIRTA, BEM UPN Veteran Jakarta, BEM Unnes,BEM YARSI, BEM STIAMI, dan BEM TANRI ABENG.

Tuntutan yang dibawa oleh BEM SI hari ini mencakup kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, dan serupa dengan Gebrak yaitu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Cipta Kerja.

Rizky mengaku juga telah melakukan koordinasi dengan Gebrak. Gebrak sendiri menyiapkan sekitar 1000 massa aksi untuk turun aksi hari ini. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos memaparkan aksi hari ini akan dimulai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat lalu melakukan longmars ke Istana Merdeka.

Selain Kasbi, beberapa elemen masyarakat yang berencana ikut aksi di Istana antara lain, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Sedangkan, Nining menyampaikan bahwa tuntutan aksi hari ini adalah evaluasi kinerja 2 tahun Jokowi-Maruf, termasuk berkisar pada UU Cipta Kerja, pengehentian PHK massal, hingga tuntutan perlindungan bagi pekerja migran.

"Kami tegas sampaikan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin gagal menyejahterakan rakyat. Berbagai regulasi, melalui surat edaran, keputusan menteri, keputusan presiden dikeluarkan merugikan kepentingan rakyat dan lebih kedepankan investasi dan oligarki," ujar Nining dalam jumpa pers di LBH, Selasa (26/10).