Abraham Samad Kritik KPK Era Firli Habiskan Duit Rapat di Hotel

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad, menilai rapat kerja pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs di hotel bintang lima di Yogyakarta merupakan bentuk pemborosan anggaran dan tidak sesuai dengan budaya sederhana lembaga antirasuah.

"Kalau rapat kerja menurut pandangan kita dulu bahwa kalau kita melakukan rapat kerja di luar daerah itu pemborosan dan tidak sesuai dengan budaya KPK, budaya integritas KPK. Terus kesannya menghambur-hamburkan [uang] apalagi di hotel bintang 5," kata Samad kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (28/10).

Berkaca dari hal tersebut, Samad mengatakan KPK tidak lagi menjadi role model atau contoh bagi instansi lain dalam menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas termasuk kesederhanaan di dalamnya. Rapat kerja di hotel bintang lima, lanjut dia, sebagai bentuk kemewahan.

"Fungsi KPK dalam mempertahankan budaya integritas jadi hilang," imbuhnya.

Samad menjelaskan pada masa kepemimpinannya KPK tidak pernah mengadakan rapat kerja di luar kota apalagi di hotel bintang lima. Kegiatan pimpinan di luar kota, terang dia, hanya dalam agenda memperingati hari antikorupsi.

"Kalau rapat kerja di zaman saya, mungkin juga di zaman sebelum saya, itu kita enggak pernah ke luar dari Jakarta. Bahkan kebanyakan dari kantor supaya bisa sambil bekerja. Biasa ada hal-hal yang ditandatangani yang sifatnya urgent," tutur dia.

"Memang pernah di daerah-daerah kayak Jogja, Bandung, tapi itu acara hari antikorupsi yang biasa dilakukan KPK. Kalau [agenda] hari antikorupsi biasa pindah-pindah sesuai tema. Tapi kalau rapat kerja enggak pernah," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang, menilai Firli Bahuri Cs tidak mempunyai rasa krisis menggelar rapat di luar kota pada masa pandemi Covid-19. Ia menyinggung Gedung KPK yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk keperluan rapat kerja.

"Di Gedung KPK memang enggak ada ruangan untuk rapat kerja? kalau mau, ada gede, di aula juga ada. Jadi, kemarin kan enggak ada sense of crisis. Kalau pendekatannya pariwisata bisa-bisa saja karena ekonomi. Tapi ini kalau dia KPK dia yang lain aja, KPK itu pendekatannya risiko," kata Saut.

Ia berpendapat tindakan KPK yang menggelar rapat kerja di luar kota tak lepas dari revisi Undang-undang KPK yang menjadikan insan KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"KPK itu pendekatan risiko, conflict of interest, risiko bocornya rahasia, tapi memang karena UU 19/2019 [UU KPK] mengatur jadi PNS memang nature-nya PNS beneran, jadi bisa ke mana-mana menggunakan fasilitas negara," kata Saut.

Pimpinan KPK bersama dengan pejabat struktural dan sejumlah pegawai menggelar rapat kerja organisasi dan tata kelola (Ortaka) di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, pada 27-29 Oktober 2021.

Agenda rapat kerja itu diselingi dengan Fun Game & Team Work Lomba Kreasi Tumpeng, hiburan musik, stand up comedy, hingga sepeda santai.