KPK Balas Kritik Giri soal Rapat Mewah: Mereka Dulu Ikut Serta

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut pihak yang mengkritik rapat kerja organisasi dan tata kelola (Ortaka) KPK tahun ini juga pernah ikut serta dalam kegiatan serupa di tahun-tahun sebelumnya.

Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK, Giri Suprapdiono adalah sosok yang disebut Ghufron. Ia mengatakan rapat kerja tahunan memang diikuti oleh seluruh pejabat struktural lembaga antirasuah tersebut.

Lihat Juga : Eks Direktur KPK: Negara Sampai Berutang Bayar Gaya Mewah Pejabat

"Semuanya diikuti oleh struktur, misalnya Pak Giri, dulu Deputi Dikmas (Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat), mereka juga ikut," kata Ghufron ditemui di lokasi penyelenggaraan Rapat Ortaka, Hotel Sheraton Mustika, Depok, Sleman, DIY, Kamis (28/10).

Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko dan eks Jubir Febri Diansyah pun, kata Ghufron, pernah mengikuti agenda yang sama.

"Jadi semua struktur, bukan hanya hari ini. Sebelum-sebelumnya ketika mereka masih jadi bagian dari KPK pun bagian yang ikut serta. Jadi kalau kemudian sekarang dikritik, ya itu kan tidak... Anda lah yang bisa menyimpulkan sendiri," imbuh Ghufron.

Sebelumnya, Giri menyoroti Ortaka pimpinan dan pejabat struktural KPK di Hotel Sheraton Mustika pada 27-29 Oktober 2021. Giri menyebut bahwa negara sampai berutang untuk memfasilitasi kegiatan ini.

Lihat Juga : Ketua KPK Firli Bahuri Terbukti Langgar Kode Etik

"Negara sampai utang untuk APBN agar KPK zaman now, pimpinan dan pejabatnya bisa sepedahan, rapat, nginap di hotel berbintang lima, nyanyi bareng, ngopi nglothok, bayar komika dan kongkow santai. Sambil milih-milih hasil sadapan untuk dimusnahkan," cuit Giri dalam akun twitter @girisuprapdiono, Kamis (28/10).

Menurut dia, negara bisa berhemat bahkan tidak perlu berutang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memotong anggaran untuk kementerian atau lembaga negara yang sering kali menyalahgunakan anggaran demi sesuatu yang tidak perlu.

Sementara Ghufron berdalih KPK sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang didanai negara berupaya memeratakan distribusi APBN kepada masyarakat melalui Rapat Ortaka ini. Termasuk dengan memilih lokasi penyelenggaraan acara yang sampai jauh-jauh ke Sleman.

"Fungsi dari APBN adalah distribusi, bahwa uang yang dikumpulkan dari rakyat maka harus didistribusikan kepada seluas-luasnya rakyat," ucap Ghufron.

Rapat kerja sebelum ini, lanjut Ghufron, digelar di luar daerah markas KPK, yakni Bandung, Jawa Barat. Tak menutup kemungkinan penyelenggaraan tahun depan juga memilih lokasi di luar ibu kota.

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta maka kemudian daerah-daerah tidak akan kemudian mampu menyerap atau menggunakannya," sambungnya.

Lihat Juga : MAKI Minta Dewas Telusuri Dugaan Gratifikasi Heli Mewah Firli

Adapun agenda Rapat Ortaka yang memakan waktu 3 hari di Sleman ini meliputi rapat evaluasi kinerja/rapat tinjauan kinerja (REK/RTK) tahunan; evaluasi dan perumusan regulasi pasca-alih status pegawai KPK menjadi ASN; dan pembaharuan struktur kelembagaan.

"Penyusunan struktur baru setelah ke ASN karena tentu kulturnya berbeda juga mekanisme kerja di kami itu perlu kemudian disesuaikan. Yang selama ini kami menggunakan Perkom nomor 7 tahun 2020, setelah menjadi ASN itu tentu kami perlu banyak sesuaikan kembali," ujarnya.

Berdasarkan file panduan rapat kerja yang diterima CNNIndonesia.com, agenda rapat kerja selama tiga hari di Yogyakarta itu akan diselingi dengan Fun Game & Team Work Lomba Kreasi Tumpeng, hiburan musik, stand up comedy, hingga sepeda santai.

Rapat kerja ini sendiri digelar secara tertutup. Dalam pantauan tampak hadir Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua Alexander Marwata yang tiba bersamaan dengan Nurul Ghufron sekitar pukul 11.28 WIB di lokasi acara.

Agenda KPK ini sebelumnya mendapat kritik keras dari mantan penyidik Novel Baswedan. Ia menilai kegiatan rapat kerja di luar kota pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan ketidakpekaan pimpinan KPK dalam menggunakan anggaran negara. Terlebih, lanjut dia, di gedung KPK sebenarnya banyak ruangan yang cukup luas untuk mengadakan rapat.

KPK melalui Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Harefa sudah buka suara terkait agenda rapat di Yogyakarta. Ia menuturkan rapat kerja itu sudah diagendakan jauh-jauh hari namun baru bisa terlaksana dengan mempertimbangkan kasus Covid-19 yang menurun.

Cahya menjelaskan rapat intensif tersebut melibatkan pimpinan dan jajaran pejabat struktural guna finalisasi rumusan penyesuaian aturan dan struktur organisasi KPK sesuai kedudukan baru.