Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri mengaku memerintahkan kader PDIP untuk mendata suku-suku dan bahasa daerah untuk kepentingan riset. Mega bakal memberi sanksi para kader yang tak menjalan instruksi tersebut.
"Ini perintah ketua umum loh, yaitu mencari dari daerah masing-masing adalah suku, suku. Di daerah itu ada suku apa saja, lalu bahasa daerahnya itu apa saja," kata Mega dalam acara Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Taman UMKM Bung Karno dan 16 Kantor Partai yang digelar secara virtual, Kamis (28/10).
Mega mengakui instruksinya ini kemungkinan besar akan mendapat pertanyaan dari publik. Namun, ia menegaskan bahwa partai sebagai organisasi politik juga harus ikut membangun bangsa dan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lalu nanti ada pertanyaan. Masa itu urusannya partai. Tadi saya sudah bilang loh. Partai organisasi politik, membangun bangsa dan negara. Jadi, ya itu bisa," tutur Mega.
"Karena namanya kita sebagai organisasi parpol itu hidup di dalam sebuah kehidupan, kehidupan apa? Kehidupan yang berada di republik Indonesia ini," ujarnya menambahkan.
Ketua umum PDIP itu mengaku sempat mempertanyakan keputusan Jokowi menunjuk dirinya sebagai ketua dewan pengarah BRIN. Pasalnya, Mega juga sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Beliau ingin dari BPIP dengan BRIN itu bisa sejalan. Jadi bukan asal riset saja," katanya.
Jokowi sebelumnya resmi melantik Mega dan sejumlah pejabat untuk mengisi Dewan Pengarah BRIN. Selain Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah, Jokowi juga melantik sembilan orang lainnya sebagai anggota.
(dmi/fra)