Laba ERP Diminta Buat Percepat LRT dan Tambah Bus TransJakarta

Penerapan jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) dinilai mestinya dipakai untuk memperbaiki angkutan umum. Jika tidak, warga tetap memakai kendaraan pribadi dan titik macet pun cuma pindah tempat.

"Kami usulkan agar pendapatan dari ERP dialokasikan untuk peningkatan kualitas transportasi umum," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya, dikutip dari Antara.

Pimpinan Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyar DPRD DKI Jakarta tersebut mencontohkan penggunaan pendapatan dari ERP untuk mempercepat pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) dan menambah rute serta armada bus TransJakarta.

Karena menurut Anggara, tujuan dari kebijakan jalan berbayar itupada dasarnya adalah pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.

"Visinya kan jadi disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar mereka berpikir dua kali untuk naik motor atau mobil karena harus keluar biaya lebih. Kami berharap mereka berpindah ke transportasi publik agar kemacetan berkurang. Maka kita harus benahi angkutan umum kita agar lebih nyaman dan terintegrasi," tuturnya.

Jika transportasi umum tidak dibenahi, ERP cuma memicu masalah baru dan tak bisa memaksa para pengguna kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.

"Jika akhirnya masyarakat tetap bawa kendaraan pribadi, titik macetnya hanya akan pindah ke jalan yang tidak berbayar. Maka tetapkan saja komitmen untuk kita pakai pendapatan dari ERP untuk bikin transportasi publik agar lebih bagus," tutur Anggara.

Terpisah, Kepala Sekretaris Perusahaan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Anang Rizkani Noor mengaku terus menjalin komunikasi terkait kebijakan ERP.

"Kita sedang berdiskusi dengan semua pihak, dengan Pemprov dan sebagainya," kata dia kepada wartawan, Sabtu (14/1).

"Intinya, kita akan konsultasi dengan semua pihak, seperti apa, mana yang diprioritaskan. ERP kan tidak semua wilayah kan, tapi di situlah nanti kita akan kerja sama dengan semua pihak," jelas Anang.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan ERP masih dalam tahap focus group discussion (FGD) dengan ahli.

"Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan Transjakarta misalnya bisa melayani dengan baik headway-nya diperketat, dan seterusnya. Itu kan perlu waktu sambil jalan. Di sisi lain ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya kan," jelas Heru aat ditemui di Jakarta, Jumat (13/1).