PPKM Dianggap Perlu Hingga Pandemi Covid Berakhir

Dicky menyebut penerapan PPKM ini juga bisa menjadi salah satu mitigasi pemerintah menghadapi ancaman gelombang ketiga penyebaran Covid-19 pada akhir tahun.

Sejumlah epidemiolog sebelumnya memprediksi bahwa Indonesia berpotensi memasuki puncak ketiga penyebaran virus corona pada Desember 2021. Hal ini kemungkinan besar terjadi apabila capaian vaksin Covid-19 tidak mencapai 50 persen pada akhir tahun.

Selain itu, banyaknya relaksasi atau pelonggaran aktivitas selama PPKM turut menyumbang potensi lonjakan kasus Covid terulang kembali, terutama pada libur panjang Natal dan akhir tahun mendatang.

"Dengan kondisi ancaman gelombang ketiga, potensi masuknya, atau bahkan sudah masuknya varian baru, PPKM ini jadi sebagai mitigasi," jelas Dicky.

Senada, epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo mengatakan, PPKM bisa menjadi salah satu langkah untuk mencegah hal itu terjadi. Oleh karena itu, menurut dia, saat ini yang seharusnya menjadi perhatian publik bukan PPKM diperpanjang atau tidak.

"Kalau itu (PPKM) dilakukan dengan baik, kita berharap gelombang-gelombang berikutnya tuh enggak terjadi, jadi prediksi itu kan tidak kita harapkan terjadi, tapi itu artinya bahwa ada potensi, akan ada peningkatan kasus kalau kita tidak awas," ujar Windu saat dihubungi.

Infografis Vaksinasi Peyintas Covid. (Foto: Dok. BNPB)

Windu menyoroti peningkatan mobilitas masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kenaikan mobilitas itu tentu berbanding lurus dengan potensi peningkatan penularan di tengah masyarakat.

Ia pun mewanti-wanti lonjakan kasus pada akhir tahun nanti, mengingat kebijakan pemerintah hanya melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti dan bepergian selama libur akhir tahun.

"ASN memang dilarang pergi karena cuti bersama dicabut, tapi kan ASN cuma 4 persen dari jumlah penduduk, sisanya itu kan wiraswasta yg kerja sendiri dan swasta," jelas dia.

"Mereka kan kalo libur akhir tahun pergi. Itu yang harus hati-hati, jangan sampai kita yang sudah membaik ini, yang sebagian besar sudah level 1-2 ini, itu kemudian karena kita lengah, masyarakat lengah, pemerintah lengah, naik lagi," jelas Windu menambahkan.