Plin-plan Syarat PCR, Pola 'Testing the Water' Pemerintah saat Pandemi
CNN Indonesia
Selasa, 02 Nov 2021 12:47 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Petugas melakukan pemeriksaan tes Covid-19 di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 2020. Syarat penerbangan sempat berubah-ubah, dari sebelumnya Antigen, kemudian hanya PCR, kini PCR dan Antigen. (Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah dinilai tengah bermain uji coba soal kebijakan jenis tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan tanpa mengindahkan suara dari bawah dan pertimbangan keilmuan.
Diketahui, otoritas terkait sudah tiga kali mengubah syarat jenis tes Covid-19 untuk perjalanan di tengah pandemi Virus Corona, terutama moda transportasi udara.
Pada akhir 2020 syaratnya hanya tes Antigen. Sebulan lalu, syaratnya menjadi hanya wajib tes polymerase chain reaction (PCR). Kebijakan terakhir sempat menuai gelombang protes dan petisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aturan terbaru, pemerintah menghapus kewajiban tes PCR sebagai satu-satunya syarat calon penumpang pesawat. Warga kini bisa juga bisa memilih menggunakan tes Antigen sebagai alternatif selama sudah mendapat vaksinasi lengkap.
"Perjalanan akan ada perubahan yaitu wilayah Jawa-Bali, perjalanan udara tidak lagi harus pakai tes PCR, tapi cukup tes antigen. Sama dengan yang diberlakukan di wilayah luar Jawa non Bali," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, belum lama ini.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai utak-atik kebijakan PCR cermin pemerintah baru bergerak jika kebijakannya mendapat kritik dari masyarakat. Kebijakan seperti itu, disebut Trubus sama saja menihilkanaspirasi dan keinginan publik.
"Ini inkonsisten ya karena kerap berubah. Pemerintah lebih menekankan 'testing the water'. Lihat reaksi publik dulu. Ketika publik [kritik] keras, ya diubah," kata Trubus, Selasa (2/11).
Menurutnya, tak sekali ini saja pemerintah mengubah kebijakan soal pandemi karena ditentang oleh masyarakat. Trubus menyinggung wacana vaksin berbayar atau gotong royong yang juga dibatalkan usai menuai kritik publik hingga Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Diketahui, Pemerintah mengatur kebijakan vaksin berbayar lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021. Alasannya, memastikan perusahaan kecil dapat memfasilitasi pegawainya dengan pemberian vaksin.
Pada 16 Juli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Presiden Joko Widodo resmi membatalkan vaksin berbayar.
Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman menilai pemerintah tak menjadikan sains sebagai rujukan utama bila tes PCR terus dijadikan pilihan tunggal sebagai syarat perjalanan.
"Kalau misalnya ini PCR terus dipaksakan, namanya tidak menjadikan sains sebagai rujukan strategi kesehatan masyarakatnya," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/11).
Meski demikian, Dicky menilai langkah yang dilakukan pemerintah kini dengan mengganti syarat penerbangan dengan alternatif tes antigen sudah tepat.
Baginya, tes antigen bisa digunakan sebagai strategi penapisan atau screening bagi para calon penumpang. Lalu dikombinasikan dengan tes PCR bila ada calon penumpang yang terkonfirmasi positif tes antigennya.
"Dan dengan tes PCR sebagai strategi konfirmasinya. Tentu dengan penerapan vaksinasi dan tak dalam kasus kontak," kata Dicky.
Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai seharusnya yang dipersoalkan adalah harga tes PCR yang terlampau mahal dan dugaan keberadaan mafia.
Ia menilai tes PCR masih menjadi tes terbaik atau 'golden testing' bagi pendeteksian Virus Corona. Terlebih lagi, upaya pengetesan dan penelusuran wabah di tengah masyarakat saat ini justru mengalami penurunan.
"Artinya kalau pemerintah ubah kebijakan lagi PCR dan antigen, sekarang syaratnya pemerintah semuanya harus meningkatkan testing dan tracing seperti di bulan Juni dan Juli. Karena sekarang melemah lagi," kata Windhu.
Windhu juga berharap pemerintah bisa memberantas mafia yang bergerak di bisnis kesehatan di tengah pandemi saat ini. Hal itu merupakan upaya agar masyarakat bisa mendapatkan harga tes PCR yang terjangkau.
Sebelumnya diberitakan bahwa sejumlah pejabat kabinet Presiden Jokowi dicurigai terkait dalam bisnis tes PCR di Indonesia.
PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjadi perusahaan penyedia tes Covid di RI itu disebut didirikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan 8 pemegang saham lainnya. Namun, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menegaskan tak ada konflik kepentingan dari keterlibatan Luhut di PT GSI.
"Yang dipermasalahkan itu harus diberantas mafianya. Untuk harga bisa dinego. Itu yang dipersoalkan. Tapi jangan testing-nya yang dikorbankan," tambah dia.
Senada, Trubus menyindir orang-orang di dalam pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang justru lebih mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang urusan pandemi.
"Ini para pengambil kebijakan punya kepentingan pribadi dan kelompoknya itu. Cari untung aja," kata dia.
Serap Aspirasi
Terkait gonta-ganti kebijakan ini, Dicky menilai pemerintah seharusnya bisa meminimalkan dengan memilih strategi yang tepat.
Ia mengusulkan pemerintah membentuk panel pakar (panel expert) untuk melakukan kajian dan memberikan masukan secara cepat soal kebijakan pandemi.
Baginya, panel pakar ini bisa tak harus diisi oleh banyak pakar. Namun, sewaktu-waktu mereka bisa berkolaborasi untuk menghasilkan strategi yang tepat untuk menangani pandemi.
"Mereka bekerja bukan dalam situasi pandemi. Tapi situasi damai dia harus mengantisipasi juga. Sehingga orang-orang ini bisa memberikan masukan yg tepat dan cepat. Pusat dan provinsi penting punya tim seperti ini untuk berikan masukan-masukan," kata Dicky.
Trubus menambahkan seharusnya pemerintah melakukan konsultasi atau serap aspirasi terhadap keinginan masyarakat. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan bersifat 'bottom-up' untuk meminimalisir kritik dan keberatan masyarakat.
Bila kesulitan untuk menyerap aspirasi, Ia menyatakan pemerintah bisa berkoordinasi dengan DPR dan para kepala daerah ketika hendak mengeluarkan kebijakan tertentu.
"Pemerintah menawarkan bagaimana kalau seperti ini ini ini. Itu ada waktunya dan gak buat kebijakan ujug-ujug. Dan ada perencanaan matang," kata dia.
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah dinilai tengah bermain uji coba soal kebijakan jenis tes Covid-19 sebagai syarat perjalanan tanpa mengindahkan suara dari bawah dan pertimbangan keilmuan.
Diketahui, otoritas terkait sudah tiga kali mengubah syarat jenis tes Covid-19 untuk perjalanan di tengah pandemi Virus Corona, terutama moda transportasi udara.
Pada akhir 2020 syaratnya hanya tes Antigen. Sebulan lalu, syaratnya menjadi hanya wajib tes polymerase chain reaction (PCR). Kebijakan terakhir sempat menuai gelombang protes dan petisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aturan terbaru, pemerintah menghapus kewajiban tes PCR sebagai satu-satunya syarat calon penumpang pesawat. Warga kini bisa juga bisa memilih menggunakan tes Antigen sebagai alternatif selama sudah mendapat vaksinasi lengkap.
"Perjalanan akan ada perubahan yaitu wilayah Jawa-Bali, perjalanan udara tidak lagi harus pakai tes PCR, tapi cukup tes antigen. Sama dengan yang diberlakukan di wilayah luar Jawa non Bali," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, belum lama ini.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai utak-atik kebijakan PCR cermin pemerintah baru bergerak jika kebijakannya mendapat kritik dari masyarakat. Kebijakan seperti itu, disebut Trubus sama saja menihilkanaspirasi dan keinginan publik.
"Ini inkonsisten ya karena kerap berubah. Pemerintah lebih menekankan 'testing the water'. Lihat reaksi publik dulu. Ketika publik [kritik] keras, ya diubah," kata Trubus, Selasa (2/11).
Menurutnya, tak sekali ini saja pemerintah mengubah kebijakan soal pandemi karena ditentang oleh masyarakat. Trubus menyinggung wacana vaksin berbayar atau gotong royong yang juga dibatalkan usai menuai kritik publik hingga Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Diketahui, Pemerintah mengatur kebijakan vaksin berbayar lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021. Alasannya, memastikan perusahaan kecil dapat memfasilitasi pegawainya dengan pemberian vaksin.
Pada 16 Juli, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengumumkan Presiden Joko Widodo resmi membatalkan vaksin berbayar.
Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman menilai pemerintah tak menjadikan sains sebagai rujukan utama bila tes PCR terus dijadikan pilihan tunggal sebagai syarat perjalanan.
"Kalau misalnya ini PCR terus dipaksakan, namanya tidak menjadikan sains sebagai rujukan strategi kesehatan masyarakatnya," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/11).
Meski demikian, Dicky menilai langkah yang dilakukan pemerintah kini dengan mengganti syarat penerbangan dengan alternatif tes antigen sudah tepat.
Baginya, tes antigen bisa digunakan sebagai strategi penapisan atau screening bagi para calon penumpang. Lalu dikombinasikan dengan tes PCR bila ada calon penumpang yang terkonfirmasi positif tes antigennya.
"Dan dengan tes PCR sebagai strategi konfirmasinya. Tentu dengan penerapan vaksinasi dan tak dalam kasus kontak," kata Dicky.
Ilustrasi sampel PCR. Pemeriksaan atau testing dalam sepekan terakhir mengalami penurunan. (Foto: CNNIndonesia/Safir Makki)
Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo menilai seharusnya yang dipersoalkan adalah harga tes PCR yang terlampau mahal dan dugaan keberadaan mafia.
Ia menilai tes PCR masih menjadi tes terbaik atau 'golden testing' bagi pendeteksian Virus Corona. Terlebih lagi, upaya pengetesan dan penelusuran wabah di tengah masyarakat saat ini justru mengalami penurunan.
"Artinya kalau pemerintah ubah kebijakan lagi PCR dan antigen, sekarang syaratnya pemerintah semuanya harus meningkatkan testing dan tracing seperti di bulan Juni dan Juli. Karena sekarang melemah lagi," kata Windhu.
Windhu juga berharap pemerintah bisa memberantas mafia yang bergerak di bisnis kesehatan di tengah pandemi saat ini. Hal itu merupakan upaya agar masyarakat bisa mendapatkan harga tes PCR yang terjangkau.
Sebelumnya diberitakan bahwa sejumlah pejabat kabinet Presiden Jokowi dicurigai terkait dalam bisnis tes PCR di Indonesia.
PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjadi perusahaan penyedia tes Covid di RI itu disebut didirikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan 8 pemegang saham lainnya. Namun, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menegaskan tak ada konflik kepentingan dari keterlibatan Luhut di PT GSI.
"Yang dipermasalahkan itu harus diberantas mafianya. Untuk harga bisa dinego. Itu yang dipersoalkan. Tapi jangan testing-nya yang dikorbankan," tambah dia.
Senada, Trubus menyindir orang-orang di dalam pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang justru lebih mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang urusan pandemi.
"Ini para pengambil kebijakan punya kepentingan pribadi dan kelompoknya itu. Cari untung aja," kata dia.
Serap Aspirasi
Terkait gonta-ganti kebijakan ini, Dicky menilai pemerintah seharusnya bisa meminimalkan dengan memilih strategi yang tepat.
Ia mengusulkan pemerintah membentuk panel pakar (panel expert) untuk melakukan kajian dan memberikan masukan secara cepat soal kebijakan pandemi.
Baginya, panel pakar ini bisa tak harus diisi oleh banyak pakar. Namun, sewaktu-waktu mereka bisa berkolaborasi untuk menghasilkan strategi yang tepat untuk menangani pandemi.
"Mereka bekerja bukan dalam situasi pandemi. Tapi situasi damai dia harus mengantisipasi juga. Sehingga orang-orang ini bisa memberikan masukan yg tepat dan cepat. Pusat dan provinsi penting punya tim seperti ini untuk berikan masukan-masukan," kata Dicky.
Trubus menambahkan seharusnya pemerintah melakukan konsultasi atau serap aspirasi terhadap keinginan masyarakat. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan bersifat 'bottom-up' untuk meminimalisir kritik dan keberatan masyarakat.
Bila kesulitan untuk menyerap aspirasi, Ia menyatakan pemerintah bisa berkoordinasi dengan DPR dan para kepala daerah ketika hendak mengeluarkan kebijakan tertentu.
"Pemerintah menawarkan bagaimana kalau seperti ini ini ini. Itu ada waktunya dan gak buat kebijakan ujug-ujug. Dan ada perencanaan matang," kata dia.
