PDIP-Golkar Mau Ambang Batas 5 Persen, Peneliti BRIN Sindir Oligarki

Peneliti Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati menilai usulan PDIP dan Partai Golkar untuk meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagai usulan yang bersifat oligarkis.

Wasisto menjelaskan, hal ini lantaran usulan tersebut dimunculkan oleh dua partai politik besar sekaligus bagian dari koalisi pemerintah.

"Usulan ini bersifat oligarkis, karena usulan ini berasal dari partai fraksi sekaligus pula bagian dari koalisi pemerintah," kata Wasisto saat dihubungi, Selasa (2/11).

Menurut Wasis, dengan naiknya ambang batas parlemen, maka secara otomatis akan mempersempit peluang hadirnya partai-partai baru maupun partai oposisi untuk membentuk pemerintahan.

Selain itu, naiknya ambang batas parlemen juga berpotensi menghasilkan kartel politik yang secara dominan berperan sebagai pemain politik utama dalam setiap pemilu.

Lihat Juga : PDIP dan Golkar Dorong Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

Ia menambahkan, pada akhirnya naiknya ambang batas parlemen ini akan menimbulkan semacam kejenuhan publik. Sebab, kata dia, pemilih tidak memiliki pilihan kandidat maupun parpol alternatif selain partai-partai lama.

Menurut Wasis, jika usulan ini disepakati, ia memprediksi hanya akan ada lima partai yang bertahan di parlemen, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan PKS. Sementara, dua partai lain seperti PAN dan PPP diprediksi bakal tersingkir.

Di sisi lain, ia menilai jika antara NasDem dan Demokrat bisa saja salah satunya tereleminasi. Hal ini disebabkan beberapa hal.

"Terkhusus bagi Nasdem dan Demokrat sendiri bisa salah satu di antara keduanya tereliminasi, mengingat Nasdem bisa eksis karena selalu jadi partai pemerintah sejak 2014, namun belum teruji sebagai partai oposisi dan Demokrat sendiri tergantung kondisi internal yang kini tengah mengalami pergolakan," ujar dia.

Namun demikian, ia meyakini jika usulan tersebut akan mendapat banyak penolakan dari partai lain. Terutama partai-partai baru peserta pemilu.

"Saya pikir usulan PT menjadi 5 persen akan mengalami resistensi, terutama dari parpol baru peserta pemilu maupun parpol non-parlemen," jelas Wasis.

Lihat Juga : Salim Segaf Buka-bukaan: Nasib Anies, PDIP hingga Tarbiyah PKS

"Kenaikan PT secara bertahap itu secara teoritis akan merubah sistem multipartai menjadi sistem dua partai. Namun demikian, perubahan sistem kepartaian itu akan mengalami kendala terlebih itu usulan yang bersifat oligarkis," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen.

Hasto beralasan sistem presidensial membutuhkan sokongan sistem multipartai sederhana. Menurutnya, peningkatan ambang batas parlemen perlu dilakukan secara terus-menerus.

Pendapat serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Doli sepakat jika ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Rocky, Refly Harun hingga Poyuono Kumpul, Sepakat Lawan Oligarki