Dalih Menteri LHK Kukuh Deforestasi: Bangun Jalan Warga Terisolir

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengaitkan alasan Indonesia masih melakukan deforestasi dengan pembangunan jalan warga di daerah daerah yang terisolir.

Siti memberi contoh, di Kalimantan dan Sumatera. Di sana, kata dia, masih banyak jalan yang terputus karena hutan rimba. Ia menyebut terdapat lebih dari 34 ribu desa yang berada di kawasan hutan.

Dengan kondisi tersebut, Siti menilai, deforestasi harus tetap dilakukan agar warga tetap punya akses jalan.

''Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya,'' kata Siti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11).

Siti mengklaim, Indonesia memang menargetkan netralitas karbon dari sektor kehutanan pada 2030. Ia menyebut, sektor kehutanan bahkan bisa menjadi negatif emisi atau terjadi penyerapan karbon di tahun itu.

Program pengurangan emisi di sektor kehutanan itu disebut FoLU Net Carbon Sink 2030. Namun, Siti menjelaskan, FoLU Net Carbon Sink bukan berarti zero deforestation.

Ia menyampaikan, bentuk upaya FoLU Net Carbon Sink memang pengurangan deforestasi, tapi bukan diartikan Indonesia harus menghentikan deforestasi sepenuhnya.

Ia juga menegaskan, pihaknya menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Ia mencontohkan, di Eropa sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori deforestasi.

"Ini tentu beda dengan Indonesia," kata dia.

Dengan begitu, kata Siti, pembangunan di bawah Presiden Joko Widodo tidak bisa dihentikan atas nama deforestasi atau penurunan emisi karbon.

Ia beralasan, menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation juga sama dengan melawan mandat UUD 1945. Mandat yang dimaksud olehnya yaitu membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

"Pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,'' kata Siti.