Jakarta, CNN Indonesia -- Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) berencana melapor ke Mabes Polri terkait giat penerjunan aparat dari jajaran Polres Purworejo, Jawa Tengah yang kian intens ke Desa Wadas, Bener, Purworejo.
"Kami akan melapor ke Mabes Polri, walaupun kita nggak tahu Mabes Polri akan menanggapi atau tidak," kata Julian Dwi Prasetya selaku kuasa hukum warga Desa Wadas saat ditemui di Kantor Walhi Yogyakarta, Kotagede, Kota Yogyakarta, Kamis (4/11).
Adapun yang menjadi dasar pelaporan ini adalah kegiatan pengerahan sejumlah aparat Polres Purworwejo ke Desa Wadas. Menurut Julian, kedatangan para aparat beratribut lengkap seperti senapan laras panjang dan rompi anti peluru dianggap sebagai upaya intimidasi serta teror terhadap warga setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlebih, lanjutnya, giat macam ini setidaknya telah terdokumentasikan oleh warga sebanyak 16 kali dalam kurun waktu 28 hari semenjak 22 September 2021.
Sepenuturan Julian, tindakan aparat ini memancing kegelisahan sekaligus membangkitkan trauma, terutama ibu-ibu dan anak-anak akan kenangan tindak kekerasan dan penangkapan terhadap warga Wadas 23 April 2021 lalu.
Kala itu kericuhan pecah di tengah rencana pemasangan patok untuk keperluan penambangan batuan andesit di desa tersebut. Aktivitas penambangan termasuk satu kesatuan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bener.
"Tindakan tanggal 23 April itu kami laporkan juga, mengirim surat keberatan ke Kapolri. Tetapi kami nggak tahu update-nya seperti apa kepada kami, kepada masyarakat Desa Wadas juga," ujar Julian.
"Ada trauma juga dari masyarakat, jangan-jangan ketika kita laporan ke Mabes Polri ini akan tidak ditindaklanjuti juga. Potensi pemikiran itu pasti terjadi karena pernah kita melakukan pelaporan tapi tidak ditanggapi. Tentu potensi ketidakpercayaan kepada polisi timbul lagi. Kita lihat respon dari Mabes Polri," sambungnya.
Kata Julian, surat laporan resmi segera dikirimkan oleh masyarakat Desa Wadas ke Mabes Polri. Terlampir di dalamnya hasil dokumentasi beserta kronologinya.
Julian menekankan bahwa ketakutan warga Desa Wadas bukan pada kehadiran para aparat di lingkungan mereka. Melainkan soal upaya pengamanan rencana proyek pertambangan.
"Karena kan kemarin tanggal 23 April barisan polisi itu berada pada tempat di mana mereka melakukan pengamanan terhadap rencana proyek pertambangan," ucap Julian.
"Posisi kepolisian berdiri di atas hukum dan HAM. Kehadiran polisi yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat bukan pengamanan proyek atau mendisikriminasikan sikap politik tertentu. Ini kan sikap politik warga kan menolak rencana pertambangan," lanjutnya.
Perwakilan warga Wadas yang tergabung di Kawula Muda Desa Wadas (Kamudewa), Arafah menyebut kedatangan para aparat ke desa malah justru kian intens usai pihaknya mengadukan ke Walhi Yogyakarta 23 September lalu. Beberapa momen tak sempat terdokumentasi.
"Sebelumnya kan mereka sudah sering ke Wadas, cuma intensitas dari September hingga saat ini kedatangan mereka hampir tiap hari," beber Arafah.
"Sebelum 23 April itu mereka sudah sering ke Wadas cuma mereka ya nggak pakai perlengkapan selengkap ini," sambungnya.
Arafah mengatakan bahwa ada sekitar 10-12 aparat yang dikerahkan dalam setiap giat. Biasanya, menurut dia, mereka mendatangi rumah warga atau berjaga di desa sekitar yang berbatasan langsung dengan Wadas.
"Kalau ditanya alasannya patroli. Itu alasan akhir-akhir ini. Sebelumnya mereka alasannya ke Wadas mau bagi-bagi masker. Cuma pas ditelusuri ternyata di daerah lain mereka nggak membagikan masker," imbuh Arafah.
Dalih Patroli yang Ganjil
Ilustrasi anggota polisi bersenjata lengkap (ANTARAFOTO/Basri Marzuki)
Direktur Walhi Yogyakarta, Halik Sandera merasa ganjil dengan dalih patroli aparat. Menurutnya, apabila memang berniat menjaga keamanan, cukup menerjunkan beberapa personel dan tidak perlu menenteng senapan laras panjang.
"Kalau memang benar berpatroli seharusnya cukup dengan satu mobil. Jadi tidak perlu banyak anggota polisi sampai membawa senjata seperti itu dan tidak perlu mengenakan rompi anti peluru. Itu di luar normal, dan sangat wajar warga merasa sangat resah," kata Halik.
Halik meyakini masyarakat Wadas juga memiliki mekanisme sendiri guna menjaga wilayahnya selama masih bisa dikendalikan oleh warga. Tidak perlu aparat terlalu intensif turun ke lapangan.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes M. Iqbal Alqudusy pernah dikonfirmasi soal kehadiran aparat Polres Purworejo selama tiga hari berturut-turut sebelum tanggal 23 September 2021 lalu.
Saat itu Iqbal menampik tudingan yang menyebut jajaran Polres Purworejo telah melakukan intimidasi dan teror terhadap warga Wadas.
Iqbal mengklaim kedatangan aparat di Wadas sebatas melakukan bagi-bagi masker dan menjalankan tugas menjaga pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (Harkambtibmas).
"Aman di Purworejo. (Aparat) melaksanakan patroli dan membagi masker. Patroli adalah tugas Polri dalam rangka Harkambtimbas," kata Iqbal lewat WhatsApp, Kamis (23/9) silam.
Dikonfirmasi terpisah dan masih pada hari yang sama, Kapolres Purworejo AKBP Fahrurozi justru mempertanyakan kabar atau isu adanya ketakutan warga dengan patroli jajarannya. Ia meminta warga berpikir jernih.
Menurutnya, warga seharusnya merasa terayomi dengan kehadiran aparat kepolisian. Fahrurozi menyebut warga yang takut dengan keberadaan polisi biasanya adalah penjahat atau pelaku kriminal.
"Kami patroli dengan senjata itu kan cara kami sesuai SOP pastinya dalam melindungi warga dari kejahatan, dan gangguan kamtibmas, pastinya warga jadi merasa nyaman karena terlindungi oleh kami. Sebaliknya, yang justru takut dengan polisi itu biasanya penjahat atau pelaku kriminal," kata Fahrurozi lewat sambungan telpon kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/9).
