Kritik COP26 di Seminar KLHK, Aktivis Digiring Satpam Keluar Gedung

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim digiring keluar ruangan gedung Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat menyampaikan kritik terkait konferensi perubahan iklim PBB alias COP26, pada Selasa (9/11).

Tim Kampanye Walhi Jakarta Rehwinda Naibaho mengatakan pihaknya digiring keluar ruangan saat mengutarakan pendapat terkait hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dalam COP26.

"Kami tadi digiring keluar ruangan, dikerumuni satpam. Belum selesai sesi, kami sudah keluar. Padahal aksi ini juga demi masa depan generasi mendatang, pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana keberlanjutan masa depan lingkungan hidup," kata Rehwinda saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (9/11).

Ia mengaku dalam acara seminar yang diadakan oleh KLHK pagi tadi itu pihaknya datang untuk menyampaikan langsung aspirasi dari para individu dan kelompok masyarakat yang peduli akan krisis iklim.

Aksi Walhi tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian aksi 5 November di depan Patung Kuda. Pihaknya masih menyuarakan hal yang sama, yakni kritik atas hasil pertemuan COP26 yang tidak menunjukkan komitmen ke arah penanganan krisis iklim.

"Seruan kita dalam aksi ini jelas, agar pemerintah serius dalam upaya penurunan emisi dengan aksi nyata bukan dengan skema perdagangan karbon. Justru skema ini akan semakin meningkatkan suhu bumi dan ribuan pulau-pulau kecil terancam tenggelam," ujarnya.

Dalam seminar tersebut, pihaknya juga menyampaikan bahwa hasil pertemuan COP26 hanya palsu belaka dan tidak menunjukkan solusi nyata atas langkah-langkah perbaikan krisis iklim.

"Kami menilai bahwa semua hasil pertemuan COP26 ini adalah solusi palsu, sudah saatnya pemerintah melakukan aksi nyata dengan deklarasi darurat krisis iklim sekarang juga," ujar Rehwinda.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah untuk diminta keterangan terkait kejadian tersebut, namun yang bersangkutan belum memberikan respon.

Sebelumnya beredar video singkat menggambarkan aksi Walhi bersama Aliansi Perlawanan Perubahan Iklim yang menyuarakan krisis iklim dan kritik pada pemerintah di dalam sebuah acara diskusi daring milik KLHK. Unggahan video tersebut tersebar di media sosial.

Persoalan krisis iklim menjadi sorotan baru-baru ini usai pidato Presiden Jokowi dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia pada Senin (1/11) yang banyak menuai kritik. Beberapa hal yang disampaikan Jokowi di antaranya adalah penurunan angka Karhutla dan deforestasi, serta janji restorasi 600 ribu hektare hutan bakau.

Sementara Jokowi memamerkan angka deforestasi Indonesia yang menurun di kancah global, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar justru mengatakan pembangunan besar-besaran tak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi.

Pernyataan ini mendapat banyak kritik dari pegiat lingkungan. Menurut data Walhi, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) lebih banyak digunakan untuk tambang dibandingkan non-tambang seperti pembuatan akses jalan untuk warga.

Walhi juga mengkritik terkait dalih Siti yang mengaitkan dengan mandat UUD 1945 yakni membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Klaim Siti, kata Walhi, tak terbukti lantaran 62 persen lahan hutan yang dikonsensi diperuntukkan bagi korporasi besar.