Kegaduhan di Kota Anies 2021: Formula E hingga Kerek Upah Buruh

Sumur Resapan

Program andalan Anies yang lain juga turut mengundang kegaduhan. Anies dengan bangga menyebut program sumur resapan bisa menangani banjir di Jakarta. Namun, banyak pihak yang tidak setuju lantaran sumur resapan menuai banyak masalah.

Beberapa pihak memprotes, sumur resapan Anies mengganggu dan membahayakan pengguna jalan. Bekas galian sumur resapan ini banyak yang lebih tinggi hingga lebih rendah dari jalan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta juga menilai drainase vertikal itu belum efektif dalam menangkal banjir. Buktinya, banjir masih terjadi di sejumlah titik DKI.

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan sumur resapan hanya cocok digunakan untuk menggantikan fungsi wilayah tangkapan air yang berkurang. Namun, tidak bisa digunakan untuk mengatasi luapan air dari sungai.

"Untuk mengatasi yang dari luapan itu sumur resapan yang dibangun kan vertikal, sumur panjang ke bawah. Itu pun kita belum tau lokasinya dimana dan berapa [jumlah] persisnya. Jadi kita mau bilang, itu saja tidak cukup," katanya kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : PSI Usul Pansus Sumur Resapan Anies, Gerindra Anggap Cari Sensasi

Meski mendapat banyak kritik, Anies tetap kukuh melanjutkan pembangunan sumur resapan di DKI. Kepala Dinas SDA DKI, Juani Yusuf, mengungkapkan target sumur resapan yang akan dibangun tahun 2021 sebanyak 300 ribu dengan anggaran Rp400 miliar.

Hingga saat ini Pemprov DKI masih mengebut pembangunan sumur resapan di 26 ribu titik. Namun, berbagai permasalahan muncul.

Di Jalan Karang Tengah, Lebak Bulus misalnya, penutup sumur resapan amblas. Padahal, pengerjaan sumur resapan di daerah itu baru dilakukan selama sebulan terakhir.

Pada awal bulan Desember, DPRD DKI Jakarta mengumumkan anggaran untuk program sumur resapan dihapus dalam APBD 2022. Salah satunya alasannya yaitu dialihkan untuk membayar gaji penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan awalnya anggaran untuk program itu diusulkan sekitar Rp300 miliar. Pada rapat komisi, anggaran sumur resapan dipangkas menjadi sekitar Rp120 miliar.

Namun, kata Nova, anggaran sumur resapan tersebut disepakati dihapus di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI pada akhir November 2021.

Meski begitu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan pembangunan sumur resapan akan tetap dilakukan pada 2022 meski dalam APBD DKI, anggaran program itu telah dihapus.

Rentetan Kecelakaan Transjakarta

Rentetan kecelakaan TransJakarta (TJ) terjadi sepanjang 2021. Direktur Utama PT Transjakarta Mochammad Yana Aditya mencatat terdapat 502 kecelakaan yang melibatkan Transjakarta sepanjang Januari hingga Oktober 2021.

Sebanyak dua bus terlibat kecelakaan di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, pada 25 Oktober. Kecelakaan mengakibatkan dua orang tewas dan 31 orang luka-luka.

Hasil pemeriksaan polisi, kecelakaan disebabkan oleh kesalahan manusia. Polisi menemukan fakta bahwa sopir yang terlibat kecelakaan dan meninggal dunia mengidap riwayat epilepsi.

Fakta lain hasil penyelidikan juga menyebut, kecepatan bus Transjakarta yang dikendarai sopir berinisial J tak berkurang saat mendekati halte. Polisi menduga penyakit J kambuh saat peristiwa itu.

Lihat Juga : Respons Transjakarta atas Rekomendasi KNKT soal Rentetan Kecelakaan

Sementara pada Desember, sedikitnya empat kecelakaan melibatkan Transjakarta. Pertama, di simpang Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur, Kamis (2/12) siang. Bus TransJakarta menabrak pos lalu lintas dan mengakibatkan seorang sekuriti mengalami luka.

Kemudian pada Senin (6/12), ada tiga kecelakaan yang melibatkan bus TransJakarta secara beruntun. Peristiwa pertama, bus Transjakarta menabrak separator busway di Jalan Pramuka sekitar pukul 04.30 WIB saat mencoba menghindari truk mixer.

Kemudian, pukul 09.10 WIB, bus Transjakarta menabrak tembok di Puri Beta saat ditinggal sopir untuk buang air kecil. Diduga sopir lupa menarik rem tangan.

Terakhir, bus Transjakarta menabrak seorang pejalan kaki di dekat Halte SMK 57, Jakarta Selatan, sekitar pukul 21.50 WIB. Akibat kecelakaan itu, satu orang berinisial RH tersebut meninggal dunia.

Ketua Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ) Jan Oratmangun meminta Transjakarta untuk melakukan evaluasi sistem yang saat ini diterapkan imbas rentetan kecelakaan yang terjadi itu.

Jan berpandangan, menurunnya kualitas Transjakarta merupakan dampak kebijakan yang mengutamakan profit-oriented.

"Serikat pekerja menilai kualitas layanan menurun. Ini adalah dampak dari diberlakukannya berbagai Kebijakan yang lebih mengutamakan profit-oriented dibandingkan pemberdayaan sumber daya manusianya," kata Jan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/12).

Lihat Juga : Anies Targetkan 10 Ribu Bus TransJakarta Berbasis Listrik

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Rekomendasi itu dikeluarkan setelah KNKT melakukan evaluasi atas maraknya insiden kecelakaan yang dialami armada bus Transjakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Sub-Komite Lalu Lintas dan Angkutan Jalan KNKT, Ahmad Wildan mengatakan ada empat area yang dievaluasi pihaknya, yakni manajemen risiko, pemastian awak dan kendaraan, keselamatan rute/lintasan dan kompetensi pengemudi.

Terkait manajemen risiko, KNKT merekomendasikan penambahan departemen khusus untuk mengelola manajemen risiko dan memberikan jaminan keselamatan.

Selanjutnya KNKT merekomendasikan manajemen Transjakarta untuk melakukan improvement terhadap prosedur dan standar yang dipergunakan dalam memastikan kelaikan kendaraan dan kesiapan awak kendaraan.