Pakar Sebut Syarat Pengguna Jasa Prostitusi Online Bisa Dipidana

CNN Indonesia
Selasa, 04 Jan 2022 13:55 WIB
Selama ini konsumen prostitusi susah diseret ke ranah pidana, setelah terbongkarnya kasus artis sinetron wacana menyeret pelanggan ke ranah hukum mencuat lagi. Ilustrasi prostitusi online. Selama ini konsumen prostitusi susah diseret ke ranah pidana, setelah terbongkarnya kasus artis sinetron wacana menyeret pelanggan ke ranah hukum mencuat lagi. (Istockphoto/ Motortion)
Jakarta, CNN Indonesia --

Penangkapan artis sinetron Cassandra Angelie terkait kasus dugaan prostitusi atau pelacuran online oleh polisi kembali memunculkan wacana perluasan pengenaan pidana dalam RKUHP terhadap konsumen atau pengguna jasa layanan seksual.

Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, menyatakan pihaknya kini dalam proses penggodokan regulasi pidana bagi para pelaku tindak pidana prostitusi, baik produsen maupun konsumen.

DPR, lanjut Arsul, membuka peluang untuk memasukkan pasal yang bisa menjerat produsen dan konsumen prostitusi dalam pembahasan RKUHP di waktu mendatang.


"RKUHP ini belum kita sahkan dan kemudian akan diajukan kembali ke DPR akan kita lihat. Apakah kemudian akan kita buka kembali pembahasan tentang keseimbangan dalam kasus prostitusi," kata Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (3/1).

Sejauh ini tidak ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum konsumen dengan modus prostitusi online.

Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, menyatakan jika mendasarkan pada KUHP, prostitusi hanya dapat menjerat muncikari selaku pihak yang 'memudahkan' atau memfasilitasi kegiatan.

Ia menjelaskan aktivitas hubungan seksual bisa diancam pidana apabila konsumen adalah laki-laki atau perempuan yang telah mempunyai istri atau suami. Itu bisa dikenakan delik zina sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan.

"Iya, itu dipakai pasal perzinahan, tapi itu merupakan delik aduan," ucap Agustinus.

Pasal 284 (2) KUHP berbunyi: "Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar."

Pengecualian Kasus Prostitusi dengan Kekerasan atau Tipu Daya

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nathalina Naibaho, menuturkan bahwa konsumen prostitusi tidak dapat diancam pidana karena perbuatan itu masuk dalam kategori victimless crime atau kejahatan tanpa korban.

Namun, terdapat pengecualian yang mengatur konsumen prostitusi bisa diproses hukum yakni hubungan seksual dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau tipu daya yang membuat seseorang terjerat dalam praktik prostitusi, atau jika pengguna layanan melakukannya dengan anak di bawah umur.

Hal tersebut bisa diancam dengan sangkaan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perbuatan cabul atau pelacuran anak.

Konsumen dan PSK Prostitusi Online Bisa Dijerat UU ITE

Selain itu, Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun konsumennya bisa dipidana dengan sangkaan menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 27 (1) UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan itu dikenakan ancaman pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

"Dan karena sifatnya yang demikian, maka perilaku dalam praktik prostitusi online yang dianggap melanggar UU ITE bisa diancam hukum pidana," ucap Nathalina dalam artikel edukasi hukum yang ia tulis dan sudah mengizinkan CNNIndonesia.com untuk mengutipnya.

(ryn/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER