PKS Protes Kunker DPR Bahas RUU IKN di Kazakhstan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritik kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) rancangan undang-undang ibu kota negara atau RUU IKN ke Kazakhstan.

Anggota Pansus RUU IKN DPR dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menyatakan bahwa waktu pelaksanaan kunker ke Kazakhstan tersebut tidak tepat.

Menurutnya, kunker yang berlangsung pada 2 sampa 5 Januari 2022 itu juga dilaksanakan tanpa disertai tujuan yang terukur.

"Kami tidak setuju [kunker ke Kazakhstan]. Selain karena waktu yang tidak tepat, juga tujuan kunker belum terukur terkait RUU IKN," ucap Suryadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (4/1).

Lihat Juga : Anggota DPR ke Kazakhstan Bahas IKN, Abaikan Seruan Jokowi dan Puan

Ia menyatakan, pembahasan RUU IKN seharusnya fokus pada kajian di dalam negeri lebih dahulu.

Lebih lanjut, Suryadi menyampaikan, fraksinya sebenarnya diajak untuk ikut dalam kunker ke Kazakhstan.

Namun, fraksinya memilih tidak mengirim nama anggota untuk mengikuti kunker tersebut karena situasi pandemi Covid-19 dan sedang menjalani masa reses.

"Semua [anggota] pansus diajak ikut, tapi kami dari PKS tidak ikut karena kondisi pandemi dan juga sedang masa reses untuk ketemu konstituen di dapil [daerah pemilihan]," katanya.

Sementara itu, anggota Pansus RUU IKN DPR dari Fraksi PKS lainnya, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa pembahasan RUU IKN terkesan kejar tayang.

Ia pun mengingatkan agar DPR dan pemerintah memetik pelajaran dari pembahasan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dengan memberi kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam pembahasan RUU IKN.

PKS sudah mengingatkan agar semua dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Keputusannya strategis dan anggarannya besar," katanya

"Kunjungan di masa sekarang ikut kebijakan pemerintah. PKS diajak. Tapi kita ikut kebijakan pemerintah," sambungnya.

Lihat Juga : Satgas Revisi Aturan Karantina, DPR Sebut Mulan ke Turki untuk Kunker

Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan setidaknya tiga anggota dewan mengikuti kunker ke Kazakhstan pada awal 2022 atas undangan pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) di saat ada larangan dari Kepala Negara.

Menurut Indra, kunjungan ke Kazakhstan itu berlangsung sejak Minggu (2/1) hingga Rabu (5/1).

"DPR ke sana (Kazakhstan) atas undangan pemerintah, itu bukan agenda kunker. Itu acara ke sana, karena Kazakhstan itu kan salah satu negara yang pernah pindah ibu kotanya berlangsung dengan baik, jadi Bappenas ke sana, mengundang DPR," kata Indra saat dihubungi, Senin (3/1).