Daftar Anggota IM57+ Institute yang Kini Berbadan Hukum

CNN Indonesia
Minggu, 09 Jan 2022 18:35 WIB
Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute yang digagas para mantan pegawai KPK telah resmi menjadi organisasi berbadan hukum dan berkedudukan di Jakarta usai mendapat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Arsip Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia Memanggil 57 (IM57+) Institute yang digagas para mantan pegawai KPK telah resmi menjadi organisasi berbadan hukum dan berkedudukan di Jakarta usai mendapat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM pada 5 Desember 2021.

Usai resmi menjadi organisasi berbadan hukum, Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha berharap bisa berkontribusi lebih konkret dalam pemberantasan korupsi.

"Melalui pengesahan tersebut, maka IM57+ Institute dapat beraktivitas sebagai lembaga resmi yang diakui oleh negara. Melalui pendekatan tersebut maka diharapkan kontribusi IM57+ Institute dalam pemberantasan korupsi dapat berjalan secara lebih optimal," tutur Praswad dalam keterangannya, Minggu (9/1).

Berikut susunan pengurus IM57+ Institute.

1. Ketua: Mochamad Praswad Nugraha
2. Sekretaris Jenderal: Lakso Anindito
3. Bendahara: Novariza
4. Direktur Investigasi dan Riset : Iguh Sipurba
5. Direktur Akademi Anti Korupsi: Budi Agung Nugroho
6. Manajer Advokasi dan Litigasi: Rasamala Aritonang
7. Manajer Humas: Ita Khoriyah
8. Manajer Kampanye : Benydictus Siumlala Martin Sumarno
9. Manajer Kerjasama Internasional: Christie Afriani
10. Manajer Teknologi Informasi: Rahmat Reza Masri
11. Manajer Operasional : Ronald Paul Sinyal
12. Manager Pendidikan dan Pelatihan : Anissa Rahmadhany
13. Manajer Administrasi : Airien Marttanti Koesniar
14. Manajer Finansial: Agtaria Adriana

IM57+ Institut membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin melakukan kolaborasi memberantas korupsi di Indonesia. Terutama dalam kasus-kasus korupsi yang penanganannya tidak berjalan dengan baik.

IM57+ Institute, kata dia, juga akan mengkaji penanganan perkara yang telah berlarut-larut dan diduga ada konflik kepentingan antara penegak hukum dan pihak yang terkait perkara.

"Kami berkomitmen untuk terus membangun basis advokasi dalam rangka mendorong pemberantasan korupsi yang berjalan secara optimal," kata Praswad.

(dis/bmw)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK