Ramai Parpol Kritik Bahlil soal Klaim Pengusaha Minta Tunda Pemilu

Sejumlah partai politik (parpol) angkat bicara merespons pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mayoritas respons atas pernyataan itu berisi kritik. Bahkan, beberapa dari parpol menyatakan pernyataan tersebut menyesatkan dan memperlihatkan ketidakpahaman Bahlil pada konstitusi.

Juru Bicara Muda PAN, Dimas Prakoso Akbar menyatakan bahwa subjektivitas Bahlil dengan mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda telah mencederai konstitusi yang telah mengatur bahwa pergantian presiden dilakukan setiap lima tahun.

Menurut dia, solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pelaku usaha bukan menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Subjektivitas Bang Bahlil mencederai konstitusi. Obat dari carut marut dunia usaha bukan menunda pemilu," kata Dimas.

Lihat Juga : NasDem Sentil Bahlil Fokus Investasi, Jangan Nimbrung Jadwal Pilpres

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Bahlil. Menurutnya, itu perlu dilakukan agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektivitas kepemimpinan Jokowi.

"Mengingat Bahlil merupakan salah satu anggota Kabinet Presiden Jokowi, maka saya minta Presiden untuk menegur yang bersangkutan. Teguran ini penting diberikan Presiden," kata Luqman.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, meminta Bahlil fokus mengurus investasi dan tidak mencampuri soal jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, Bahlil sebaiknya tidak menyampaikan pernyataan yang menimbulkan kegaduhan politik.

"Lebih baik Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan itu juga sedikit akan membantu terkait dengan pemulihan ekonomi," kata Saan.

Kemudian, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan bahwa pernyataan Bahlil menyesatkan. Menurutnya, pernyataan itu juga memperlihatkan bahwa Bahlil tidak mengerti konstitusi.

Lihat Juga : Airlangga Hartarto soal Ide Pemilu Diundur: Jadwalnya 2024

"Sekali lagi, pandangan ini sangat menyesatkan, pandangan ini menandakan bahwa dia tidak mengerti konstitusi Republik Indonesia," katanya.

Syarief mengimbau publik taat konstitusi. Dia menegaskan, pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan konstitusi sama artinya dengan merusak demokrasi.

"Kita sebagai warga negara yang baik harus betul-betul loyal dan taat terhadap konstitusi. Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi, berarti dia adalah merusak demokrasi," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto enggan menanggapi pernyataan Bahlil. Namun, ia menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada perubahan jadwal pemilu dan pemerintah sesuai peraturan akan tetap menjalankan siklus pemilu lima tahunan.

"Pemilu kan jadwalnya 2024. Siklusnya lima tahunan," kata Airlangga.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan bahwa pernyataan Bahlil itu sah-sah saja sebagai sebuah aspirasi. Namun, untuk mengundur Pilpres, hal itu tidak sesuai konstitusi yang berlaku.

Menurut Habiburokhman, tidak ada aturan perundang-undangan maupun amanat Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dapat diundur. Ia mengaku heran Bahlil bisa melontarkan pernyataan tersebut.

"Ya jelas itu UU yang jelas. Kalau diundur, jalan konstitusinya seperti apa?" katanya.

Lihat Juga : KSP Respons Menteri Bahlil soal Tunda Pilpres 2024