Wakil Ketua Komisi III DPR Tanya Komnas HAM soal Tolak Lebur ke BRIN

CNN Indonesia

Kamis, 13 Jan 2022 20:53 WIB

Dalam rapat kerja bersama Komnas HAM, Wakil Ketua Komisi III DPR mempertanyakan alasan keberatan lembaga-lembaga diintegrasikan ke bawah BRIN. — Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengaku bingung karena banyak lembaga, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menolak untuk dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ia pun meminta Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik untuk menjelaskan alasan pihaknya menolak peleburan tersebut.

"Ini agak menarik karena berita banyak betul soal persoalan BRIN dengan instansi-instansi. Bisa dijelaskan enggak kenapa Komnas HAM keberatan?" tanya Desmond ke Taufan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM, Jakarta, Kamis (13/1).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Taufan lalu menjelaskan, bahwa peleburan unit pengkajian dan penelitian Komnas HAM bertentangan dengan Undang Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 76 juncto pasal 89 ayat 1. Dalam pasal tersebut dikatakan Komnas HAM sebagai lembaga independen mempunyai fungsi pengkajian dan penelitian sendiri.

"Mandat Komnas HAM dalam UU 39 itu adalah melakukan penelitian dan pengkajian secara independen, karena lembaga independen. Sementara kalau diintegrasikan ini akan dikhawatirkan soal keindependensiannya," jelas Taufan.

Lihat Juga :

Jokowi Tak Respons, Komnas HAM Akan Tagih Jawaban Surat soal BRIN

"Integrasinya apa maksudnya?" tanya Desmond lagi.

"Staf dan seluruh keanggotaan kita diintegrasikan dan dikendalikan ke BRIN. Kita udah sampaikan keberatan kita. Jadi kami minta supaya kami tetap diberikan independesi kami dalam mengelola unit itu," timpal Taufan.

Desmond mengaku bisa memahami jawaban yang diberikan Taufan itu. Namun, ia masih keheranan mengapa banyak instansi menolak. Ia lantas bertanya apakah BRIN terlalu intervensi terhadap lembaga-lembaga tersebut.

"Saya paham. Yang ingin saya sampaikan, kok lembaga keberatan kalau BRIN meminta informasi atau BRIN terlalu intervensi urusan kalian?" tanya Desmond ke jajaran Komnas HAM di depannya.

Taufan lantas meluruskan dan menjelaskan lagi. Ia menjelaskan bahwa integrasi yang dimaksud adalah unit penelitian dalam setiap lembaga beserta sumber dayanya diambil-alih BRIN.

Taufan menerangkan pihaknya mengaku tak keberatan jika BRIN ingin meminta informasi Komnas HAM. Namun, dalam hal ini, BRIN bukan meminta informasi namun mengambil wadah penelitian lembaganya.

"Kalau informasi kami enggak keberatan, pak. BPS tiap tahun meminta data mengenai kebebasan berpendapat, kami berikan," kata Taufan.

"Ndak. Hari ini intervensi BRIN itu di mana?" tanya Desmond lagi menyela jawaban Taufan.

"Dia akan ambil semua itu dalam wadah BRIN, berarti kami tidak punya [sumber daya]. Akan diambilalih," tegas Taufan.

Setelah mendengarkan penjelasan itu, Desmond mengaku pihaknya akan mengkaji mengenai peleburan BRIN dan sejumlah lembaga.

"Mekanisme ini sebenarnya apa yang dirugikan, kelembagaan DPR atau memperpanjang birokrasi dan macem-macem, tolong kita kaji dan bisa kita pertanyakan di forum ini nanti dibantu sama pak ketua untuk menjelaskan persoalan ini," ujar anggota DPR dari Fraksi Gerindra tersebut.

Lihat Juga :

Cerita Teknisi Baruna Didepak BRIN Usai Pasang Alat Deteksi Tsunami

Diketahui, sebanyak 39 lembaga riset di pemerintahan akan dilebur ke BRIN. Salah satu yang paling menyorot perhatian publik beberapa waktu terakhir adalah Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko beberapa waktu lalu mengatakan setidaknya 33 lembaga sudah resmi bergabung dengan BRIN. Adapun enam lembaga lainnya masih dalam proses integrasi.

Lihat Juga :

38 Lembaga Riset Selain Eijkman Akan Dilebur ke BRIN

Sementara itu Komnas HAM telah mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai keberatan pihaknya perihal peleburan ke BRIN. Hal itu diungkap Taufan saat konferensi pers Catatan Akhir Tahun Komnas HAM pada pertengahan 2021 lalu. Kemudian saat dikonfirmasi lagi ke komisioner Komnas HAM yang lain, Beka Ulung Hapsara, pada 6 Januari 2022 masih belum ada jawab dari istana. Oleh karena itu, sambung Beka, pihaknya akan kembali mengkomunikasikan hal tersebut ke istana lagi.

Terkait rencana peleburan sumber daya penelitian Komnas HAM ke dalam BRIN, hingga saat ini belum ada pernyataan baik dari pihak Istana maupun megabadan riset tersebut.