Demokrat Hormati Proses Hukum OTT KPK Bupati Penajam Paser Utara
Di internal Demokrat, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dikenal sebagai unsur pimpinan di daerah Kalimantan Timur. Dia pernah menjadi ketua partai termuda se-Indonesia saat memimpin DPC Demokrat Balikpapan.
Terbaru, dia disebut diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar dipilih menjadi Ketua DPD Demokrat Kaltim. Gafur disebut dicalonkan jadi salah satu calon pucuk baru Demokrat Kaltim lewat hasil Musyawarah Daerah (Musda) V Demokrat Kaltim pada Desember tahun lalu.
"Seharusnya pekan ini ada fit and proper test. Tapi ada musibah ini. Saya juga tahunya dari rekan media," ujar Edy Russani selaku Sekretaris demisioner DPD Partai Demokrat Kaltim saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Kamis (13/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari KPK. Kata Edy, terkait keikutsertaan AGM dalam kontestasi kursi ketua DPD Demokrat Kaltim, semua mekanismenya diserahkan ke pusat. Pun demikian dengan status keanggotaannya di partai berlambang mercy tersebut.
"Jadi kami juga menunggu keputusan dari DPP di Jakarta. DPD Kaltim hanya akan mengikuti keputusan pusat," katanya.
Sebelumnya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani prihatin atas OTT Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud. Sebab AGM adalah kader Demokrat, persisnya ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.
"Tentu kami prihatin dan menyayangkan jika itu benar terjadi," kata Kamhar.
Meski demikian, Kamhar masih menunggu terlebih dulu kabar resmi dari KPK mengenai OTT Abdul Gafur. Ia juga menegaskan partai akan sepenuhnya menyerahkan kasus Gafur sesuai proses hukum yang berjalan
"Ini kita lihat perkembangan nanti bila ada keterangan lebih lanjut," sebutnya.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan terhadap kolega separtainya yang merupakan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (AGM).
Sebelumnya, AGM terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia berharap KPK, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dengan penegakan hukum yang berkeadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Dengan memegang teguh asas praduga tidak bersalah, dengan penegakan hukum yang transparan, profesional dan akuntable, keadilan akan diwujudkan," kata Didik kepada wartawan, Kamis (13/1).
Ia mengaku prihatin dan sangat menyesalkan OTT terhadap AGM terjadi. Pasalnya, kata Didik, Demokrat tengah berupaya membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi politik.
"Kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua," katanya.
Secara prinsip, dia berkata, pihaknya sangat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, Demokrat tidak akan pernah menoleransi tindakan-tindakan koruptif dalam segala bentuk.
"Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi harapan dan keinginan kita semua," kata Didik.
Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya mengaku AGM ditangkap KPK dalam kegiatan OTT di Jakarta. AGM kini tengah diperiksa intensif oleh penyidik.
"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan singkat, Kamis (13/1).
Baca halaman selanjutnya soal posisi Gafur di Demokrat Kaltim.
Pemimpin DPC Demokrat Balikpapan, Diusulkan untuk DPD Demokrat Kaltim
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (Tangkapan layar facebook Abdul Gafur Mas'ud)
Di internal Demokrat, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dikenal sebagai unsur pimpinan di daerah Kalimantan Timur. Dia pernah menjadi ketua partai termuda se-Indonesia saat memimpin DPC Demokrat Balikpapan.
Terbaru, dia disebut diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar dipilih menjadi Ketua DPD Demokrat Kaltim. Gafur disebut dicalonkan jadi salah satu calon pucuk baru Demokrat Kaltim lewat hasil Musyawarah Daerah (Musda) V Demokrat Kaltim pada Desember tahun lalu.
"Seharusnya pekan ini ada fit and proper test. Tapi ada musibah ini. Saya juga tahunya dari rekan media," ujar Edy Russani selaku Sekretaris demisioner DPD Partai Demokrat Kaltim saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Kamis (13/1).
Hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari KPK. Kata Edy, terkait keikutsertaan AGM dalam kontestasi kursi ketua DPD Demokrat Kaltim, semua mekanismenya diserahkan ke pusat. Pun demikian dengan status keanggotaannya di partai berlambang mercy tersebut.
"Jadi kami juga menunggu keputusan dari DPP di Jakarta. DPD Kaltim hanya akan mengikuti keputusan pusat," katanya.
Sebelumnya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani prihatin atas OTT Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud. Sebab AGM adalah kader Demokrat, persisnya ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.
"Tentu kami prihatin dan menyayangkan jika itu benar terjadi," kata Kamhar.
Meski demikian, Kamhar masih menunggu terlebih dulu kabar resmi dari KPK mengenai OTT Abdul Gafur. Ia juga menegaskan partai akan sepenuhnya menyerahkan kasus Gafur sesuai proses hukum yang berjalan
"Ini kita lihat perkembangan nanti bila ada keterangan lebih lanjut," sebutnya.