Wiranto Temui Ma'ruf Amin Bahas Ibu Kota Baru

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto membeberkan persoalan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) hingga penanganan virus corona (Covid-19) saat menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta pada Selasa (18/1) kemarin.

Wiranto menyatakan persoalan yang dibahas bersama Ma'ruf itu menjadi fokus pertimbangan Wantimpres kepada Presiden pada tahun 2022 ini.

"Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara, penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti," kata Wiranto dalam keterangan resmi yang diterbitkan Setwapres, Rabu (19/1).

Lihat Juga : ANALISIS UU IKN, Ambisi Jokowi, dan Paradoks Proyek Ibu Kota

Soal penanganan Covid-19, Wiranto turut menyoroti langkah pemulihan ekonomi nasional dengan pengembangan UMKM. Ia mendapati masih ditemukan laporan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengurus perizinan. Sebabnya, regulasi dan proses birokrasi masih cukup berat untuk dipenuhi.

Wiranto juga turut menyoroti pembangunan SDM untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia. Apabila persoalan itu tidak ditangani dengan baik, kata Wiranto, dikhawatirkan bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.

"Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset," ungkap Wiranto.

Sementara itu, anggota Wantimpres, Agung Laksono mengatakan landasan hukum perpindahan IKN saat ini tengah dipersiapkan.

Lihat Juga : Daftar Regulasi Super Cepat Era Jokowi: UU KPK, Ciptaker, hingga IKN

Ia berharap landasan hukum itu mempertimbangkan berbagai aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat. Hal itu untuk menghindari respons negatif pemindahan Ibu Kota di waktu yang akan datang.

"Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan," saran Agung.

Merespons pembahasan itu, Ma'ruf menyambut baik dan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani oleh Pemerintah.

Terkait pembangunan SDM, Ma'ruf mengaku tengah berusaha agar pendidikan dapat menghasilkan tenaga yang siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi melalui program Kampus Merdeka.

Lihat Juga : ANALISIS UU IKN, Ambisi Jokowi, dan Paradoks Proyek Ibu Kota

Ia juga berharap kualitas guru Indonesia dapat meningkat. Sehingga, kualitas pendidikan, termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia juga seiring meningkat.

"Ini [pembangunan SDM] dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri," urai Ma'ruf.

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf berharap Wantimpres dapat turut memantau perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi.

"Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat, petanya masih seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus seperti itu," kata dia.