Kebijakan ERP Jakarta Tunggu Raperda Disahkan

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan bahwa proses lelang electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota masih menunggu rancangan peraturan daerah disahkan menjadi Perda.

Menurut Syafrin, persiapan dokumen teknis terus disiapkan agar saat Raperda disahkan menjadi Perda proses lelang bisa segera dilaksanakan.

"ERP itu bisa sustain maka yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah regulasinya," kata Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/1).

Syafrin masih belum bisa berkomentar banyak mengenai keberlanjutan ERP. Ia hanya memastikan, kebijakan jalan berbayar ini akan dilaksanakan saat dasar hukum dalam bentuk Perda telah terbit.

"Intinya dokumen teknis disiapkan sambil regulasi disiapkan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) di ibu kota. Mereka menargetkan ERP bisa diterapkan di 18 ruas jalan di Ibu Kota hingga 2039 mendatang.

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan untuk melaksanakan rencana itu, pihaknya sudah mengusulkan 18 koridor ruas jalan sepanjang 174,04 kilometer itu dalam Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ).

Sementara itu berkaitan dengan tarif, Dishub DKI Jakarta telah mengusulkan besarannya berkisar antara Rp5.000,00 sampai Rp19.900,00 untuk sekali melintas.

Lelang dan pembangunan ERP di ruas jalan tersebut diperkirakan pada 2022. Sedangkan operasional jalan berbayar akan dimulai pada 2023.

Menurut Zulkifli, penerapan ERP tidak lain bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Selain itu, dengan menurunnya penggunaan kendaraan pribadi, kualitas udara di Jakarta akan lebih baik seiring berkurangnya polusi.