DPR Minta Pangkas Birokrasi Distribusi Vaksin Gotong Royong

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta semua pemangku kepentingan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program vaksin Gotong Royong lebih dahulu.

Menurutnya, sejumlah hal harus dievaluasi, khususnya terkait distribusi vaksin yang lambat ke masyarakat karena proses birokrasi yang panjang.

"Lambat. Saya kira, kenapa lambat ketika Kadin [Kamar Dagang dan Industri Indonesia] daerah berkeinginan tapi semua sentral ke pusat. Ketika perusahaan di daerah, luar Jabodetabek bisa disegerakan, rantainya jangan panjang terlalu birokrasi," kata Handoyo kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/2).

Ia mengatakan, pemberian vaksin lewat mekanisme Gotong Royong merupakan hal yang positif. Menurutnya, hal terpenting dalam pemberian vaksin tersebut ialah membantu masyarakat untuk segera mendapatkan vaksin booster.

Namun, Handoyo mengingatkan, perusahaan-perusahaan yang ikut dalam program Gotong Royong tidak boleh menarik biaya apapun dalam pemberian vaksin terhadap karyawannya.

"Pada prinsipnya, vaksin tugas negara gratis kepada seluruh rakyat. Dulu juga seperti itu, pemerintah memberi apresiasi ketika perusahaan-perusahaan untuk swasembada, gotong royong dengan biaya perusahaan untuk beli lewat mekanisme Gotong Royong," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

PROJO Tolak Booster Berbayar

Terpisah, kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo, PROJO, mengkritik rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat penggunaan vaksin Sinopharm untuk booster atau dosis ketiga kemungkinan masuk dalam kategori vaksin Gotong Royong sehingga berbayar.

Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Gratis untuk Rakyat DPP PROJO, Panel Barus, mengatakan vaksin booster berbayar adalah bisnis di masa pandemi.

Dia mengingatkan, Jokowi telah memerintahkan secara tegas bahwa vaksin booster gratis untuk rakyat karena kesehatan masyarakat merupakan hal yang utama.

"Perintah Pak Jokowi akan ditelikung dengan vaksin booster berbayar. PROJO menolak vaksin booster berbayar, menolak bisnis pandemi!" kata Panel.

Ia meminta tidak ada pihak yang membelokkan perintah Jokowi untuk vaksin booster gratis menjadi bisnis pandemi.

Panel memandang, upaya membisniskan vaksin booster sama saja mencoreng niat baik dan tanggung jawab dalam menjamin kesehatan masyarakat.

"Ini sangat menyakiti hati masyarakat," ujar Panel.

Dia menambahkan, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rakyat dengan menggratiskan vaksin Covid-19 dan vaksin booster.

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan penggunaan vaksin Sinopharm untuk booster atau dosis ketiga kemungkinan masuk dalam kategori vaksin Gotong Royong sehingga berbayar.

Nadia menyebut masih membuat petunjuk teknis (juknis) penggunaan vaksin Covid-19 Sinopharm sebagai vaksin booster dalam program Gotong Royong yang akan diberikan berbayar.

Kendati demikian, Nadia belum merinci kapan target penerima vaksin Gotong Royong bisa mendapatkan booster. Pihaknya juga masih mengkaji tata laksana dan pendaftaran booster hingga kuota yang disediakan untuk penerima vaksin program Gotong Royong.

Nadia hanya menyebut bahwa vaksin booster untuk program Gotong Royong tetap diberikan berbayar seperti mekanisme vaksinasi primer.