Ahli Kritik Keras PTM DKI Saat Kasus Covid Meroket

Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman menganggap DKI Jakarta merupakan medan perang (battleground) Covid-19 di Indonesia. Ia menyebut, penyebaran kasus di DKI sangat mempengaruhi kondisi Covid-19 secara nasional.

Oleh sebab itu, ia menyarankan pemerintah agar menghentikan 100 persen pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI Jakarta.

"PTM harusnya dihentikan, online 100 persen. Karena DKI ini battleground kita. Setiap gelombang itu DKI jadi ukuran," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/2).

Lebih lanjut, Dicky khawatir posisi anak-anak di DKI menjadi rawan. Pasalnya, masih banyak yang belum menerima vaksin. Sementara, sebagai ibu kota, mobilitas di DKI tinggi.

"Kita harus memastikan, kita bisa melindungi. Karena yang paling rawan memang anak anak di DKI saat ini. Terutama yang 6 tahun ke bawah kan belum divaksin," kata dia.

Belum lagi, kata Dicky, Indonesia masih belum optimal terkait tes dan kontak telusur atau tracing. Sehingga, ia khawatir kebijakan pemerintah yang masih memperbolehkan PTM adalah hasil dari perhitungan yang keliru.

"Kalau menyepelekan kayaknya enggak ya. Tapi saya khawatirnya miskalkulasi atau karena data sebenarnya. Masalah kita di data juga. Data ini katakanlah sebagai kapasitas tes dan tracing," jelas dia.

Dicky mengakui ancaman kasus Omicron moderat, tak separah varian Delta. Namun, hal itu tak bisa disepelekan. Apa lagi, penyebaran Omicron 3-4 kali lebih cepat dari Delta.

Ia menyebut, jika pemerintah tidak mengantisipasinya, maka kasus Covid-19, terutama Omicron akan menjadi semakin parah.

"Kalau mitigasinya tidak kuat, tidak cepat, tidak efektif, ini akan membuat ancamannya berubah menjadi lebih serius. Seperti beberapa negara bagian di Amerika atau beberapa negara di Eropa sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta izin ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan sementara PTM 100 persen di DKI.

Namun, Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas. Pasalnya, menurut dia, pelaksanaan PTM penting bagi pendidikan siswa.

"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," kata Jodi saat dihubungi, Kamis (3/2).